Anggota Komisi VII DPR: Pemerintah Bisa Dukung Sekolah Vokasi Lewat Beasiswa dan CSR

JAKARTA, AFU.ID - Pemerintah dapat mendukung pengembangan pendidikan berbasis vokasi dalam bentuk penyediaan beasiswa dan mengarahkan corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan industri ke sekolah vokasi. Hal itu ditegaskan Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief.

Dalam keterangan persnya, Minggu (23/5/2026), Hendry mengatakan, pendidikan vokasi memiliki peran strategis dalam mencetak tenaga kerja terampil yang siap terjun ke dunia industri sehingga pemerintah perlu memperkuat berbagai aspek pendukung, mulai dari beasiswa hingga penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.

"Pendidikan vokasi harus menjadi prioritas karena langsung menjawab kebutuhan industri. Dukungan beasiswa dan fasilitas belajar menjadi kunci.” kata Hendry dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Hendry juga mendorong pemerintah untuk memperkuat program beasiswa pendidikan vokasi, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP). Langkah ini penting untuk meningkatkan minat generasi muda dalam memilih jalur pendidikan vokasi.

Dengan adanya dukungan beasiswa, diharapkan akses pendidikan vokasi semakin terbuka luas bagi masyarakat, khususnya dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. "Beasiswa seperti KIP dan PIP harus diperkuat agar semakin banyak anak-anak kita tertarik masuk sekolah vokasi," ujarnya.

Selain itu, Hendry turut mendorong Kementerian Perindustrian agar mengarahkan program CSR dari pelaku industri ke sektor pendidikan vokasi. Bentuk dukungan tersebut dapat berupa penyediaan peralatan praktik, bantuan beasiswa, hingga jaminan kerja bagi lulusan.

"CSR industri jangan hanya fokus pada kegiatan sosial umum, tetapi juga harus menyentuh pendidikan vokasi melalui bantuan alat, beasiswa, dan bahkan jaminan kerja," katanya.

Hendry menambahkan penguatan pendidikan vokasi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di tengah persaingan global.

Ia menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah, dunia industri, dan lembaga pendidikan menjadi faktor utama dalam menciptakan ekosistem vokasi yang kuat dan berkelanjutan.

"Kalau kita serius membangun pendidikan vokasi maka kita sedang menyiapkan masa depan tenaga kerja Indonesia yang lebih kompetitif," tuturnya.

Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Riau, Hendry menambahkan provinsi tersebut memiliki potensi besar dalam pengembangan pendidikan vokasi. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya sektor industri yang beroperasi di wilayah tersebut.

Menurutnya, keberadaan industri di Riau dapat menjadi mitra strategis dalam mendukung pendidikan vokasi, baik melalui program pelatihan, penyediaan alat praktik, hingga penyerapan tenaga kerja.

"Riau punya basis industri yang kuat. Ini harus disinergikan dengan dunia pendidikan vokasi agar menciptakan SDM unggul," katanya.

(ANT/MAR)