Hanya Pencitraan, Gaya Blusukan Para Pemimpin Dinilai Sudah Kehilangan Esensi

JAKARTA, AFU.ID — Gaya blusukan para pemimpin Indonesia saat ini hanya dipandang sebagai tontonan publik. Blusukan yang biasanya disorot kamera dan disiarkan di berbagai chanel media sosial itu dilakukan bukan dalam rangka memahami kondisi masyarakat secara langsung, tetapi hanya acting pencitraan. Hal itu ditegaskan pakar hukum tata negara Feri Amsari dalam peluncuran dan bedah buku terbitan Turos Pustaka di Djon Books & Coffee, Bekasi (10/10/2026).

Sentilan keras Feri tersebut berangkat dari buku "Politik Kaum Tertindas: Bagaimana Islam Membongkar Keculasan Penguasa dan Mendorong Umat untuk Bersuara", terjemahan kitab Nashihah al-Muluk karya Imam al-Ghazali (1058–1111 M). Feri mengkritik para pemimpin yang sibuk membangun citra, tetapi lupa dengan kesadaran dan tanggung jawab hakikinya.

Makanya mereka sibuk blusukan yang tujuannya hanya untuk direkam dan ditayangkan di media sosial. “Sekarang itu pejabat blusukan harus disertai dengan mata yang banyak. Sedang dahulu, Nabi Daud hingga Umar bin Khattab tidak butuh banyak mata untuk itu,” ujarnya.

Fakta terkini tentang banyaknya pemimpin yang rajin turun ke bawah tidak serta-merta dipahami publik sebagai bentuk keberpihakan dan perhatian kepada rakyat. "Karena mereka belum tentu memiliki ketulusan untuk mendengar, memahami, dan menyelesaikan persoalan riil rakyat," jelasnya.

Sementara itu, konten kreator Alwi Johan Yogatama menyoroti fenomena puja-puji pada pemimpin yang pada dasarnya tidak genuine. Pujian, tepuk tangan, dan laporan menyenangkan adalah hal yang lazim mengiringi para penguasa di manapun berada. “Pemimpin itu tidak boleh terlena dengan pujian-pujian, karena itu justru berbahaya," katanya.

Dalam khazanah literasi klasik ada buku yang mengulas tanggung jawab moral penguasa, penegakan keadilan, serta konsekuensi penyalahgunaan kekuasaan dalam perspektif etika politik Islam. Dalam pemikiran al-Ghazali, jabatan adalah amanah yang menuntut pertanggungjawaban, bukan hak istimewa untuk mengejar kemewahan atau kepentingan pribadi.

Feri Amsari mengajak masyarakat mendiskusikan relevansi pemikiran tersebut dengan persoalan kepemimpinan kontemporer. Menurut dosen hukum Universitas Andalas ini, kenyataannya di Indonesia jauh melenceng dari praktik kepemimpinan yang diajarkan dalam agama Islam. (MJR)