Yogi Gilang Arya Pahlawan Internet di Mentawai, Dituntut 3 Bulan Penjara

JAKARTA, AFU.ID — Jaksa Penuntut Umum menuntut Yogi Gilang Arya, penyedia layanan internet di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, dengan pidana penjara selama tiga bulan dalam perkara dugaan pelanggaran tindak pidana telekomunikasi. Jaksa menilai Yogi terbukti menyelenggarakan layanan telekomunikasi tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Tuntutan itu dibacakan dalam sidang perkara Nomor 450/Pid.Sus/2026/PN Pdg di Pengadilan Negeri Padang. Perkara tersebut menjadi perhatian karena berkaitan dengan penyediaan akses internet di wilayah yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur telekomunikasi.

"Berdasarkan uraian-uraian tersebut, terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana penyelenggaraan telekomunikasi tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat," kata Jaksa Penuntut Umum Geri Samuel Hutagaol saat membacakan tuntutan, Jumat (09/10/26). Jaksa menyatakan tidak menemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa. Karena itu, Yogi dinilai harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Tuntutan pidana selama tiga bulan penjara pun diajukan kepada majelis hakim.

Kasus ini bermula ketika Yogi menyediakan layanan internet berbasis Starlink di wilayah Sikakap, Kepulauan Mentawai. Kehadiran layanan tersebut mendapat respons positif dari masyarakat karena dinilai membantu akses komunikasi dan internet di daerah yang masih menghadapi keterbatasan jaringan. Namun dalam penyelidikan, aparat menilai kegiatan tersebut dilakukan tanpa izin penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dipersyaratkan dalam regulasi yang berlaku. Perkara kemudian bergulir hingga ke pengadilan.

Kuasa hukum Yogi, Romi Martianus, menilai tuntutan jaksa mengabaikan sejumlah fakta yang muncul selama persidangan. Menurut dia, tidak ada saksi yang menyatakan dirugikan oleh layanan internet yang dijalankan Yogi di Mentawai. Tim pembela juga menyoroti pendekatan yang selama ini disampaikan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital. Mereka menilai kasus seperti ini semestinya lebih mengedepankan pembinaan daripada pidana penjara.

"Menteri yang berwenang dalam telekomunikasi menyatakan bahwa biasanya untuk perkara seperti ini dilakukan pembinaan, bukan penjara. Lalu sekarang jika kita berpikir mewakili negara, siapa yang sebenarnya dirugikan?" ujar Romi. Menurut dia, Yogi justru berupaya menghadirkan konektivitas internet di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan layanan. Karena itu, pihak pembela berharap majelis hakim mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan. Mereka juga meminta hakim melihat aspek kemanfaatan yang dirasakan masyarakat.

Romi juga mempersoalkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi pelapor. Menurut dia, laporan yang dibuat pada 22 Oktober menyebut Yogi belum memiliki izin, padahal pada tanggal tersebut Yogi disebut telah mengantongi izin resmi. Fakta tersebut menjadi salah satu poin yang akan disampaikan dalam pembelaan. Tim kuasa hukum menilai hal itu penting untuk diuji dalam proses persidangan.

Sebelumnya, Meutya Hafid menyatakan pemerintah menghormati proses hukum yang berjalan dan tidak akan melakukan intervensi terhadap perkara tersebut. Namun, Komdigi melihat adanya dua sisi dalam kasus Yogi, yakni kewajiban memiliki izin penyelenggaraan telekomunikasi dan kebutuhan masyarakat Mentawai terhadap layanan internet yang lebih baik. Menurut Meutya, wilayah Sikakap memang telah terjangkau layanan 4G, tetapi belum didukung jaringan serat optik. Selain itu, masyarakat juga masih bergantung pada layanan dari operator yang terbatas.

Meutya mengatakan Komdigi lebih mengedepankan langkah pembinaan terhadap masyarakat yang berupaya menghadirkan konektivitas internet tetapi belum memiliki izin lengkap. Pembinaan tersebut dapat dilakukan melalui bantuan pengurusan izin maupun menghubungkan pelaku usaha dengan penyelenggara jasa internet yang telah memiliki izin resmi. Pemerintah ingin memastikan kebutuhan masyarakat terhadap akses internet tetap terpenuhi tanpa mengabaikan ketentuan perizinan yang berlaku. Pendekatan tersebut, menurut dia, merupakan solusi yang lebih konstruktif dibanding semata-mata penegakan hukum pidana. (RHU)