Usut Modus Belanja Fiktif dan Utang BLUD RSUD Pirngadi, Jaksa Kerja Sama dengan BPK

JAKARTA, AFU.ID — Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung pasti nilai kerugian negara dalam penyidikan dugaan korupsi pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Dr. Pirngadi Medan. Kasus penyimpangan belanja barang dan jasa tahun anggaran 2023–2024 tersebut melibatkan total pagu anggaran mencapai Rp23,8 miliar.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Medan, Valentino Harry Parluhutan Manurung, mengonfirmasi bahwa tim penyidik Tindak Pidana Khusus saat ini tengah berfokus mengumpulkan alat bukti serta memperkuat konstruksi hukum perkara. Langkah koordinasi bersama auditor BPK dilakukan secara intensif sebagai syarat mendasar sebelum kejaksaan menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.

Dalam rangkaian penyidikan marathon, jaksa telah memeriksa sejumlah saksi kunci yang mengelola keuangan rumah sakit plat merah tersebut, di antaranya Mantan Direktur RSUD Dr. Pirngadi Medan, Suhartono, serta Mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Ahmad Barli. Sebelumnya, tim penyidik juga sukses mengamankan satu bundel dokumen penting usai melakukan penggeledahan langsung di area kantor RSUD Dr. Pirngadi.

Berdasarkan data penyidikan awal, pagu anggaran BLUD sebesar Rp23.813.175.108 tersebut sejatinya dialokasikan untuk kebutuhan operasional rumah sakit, termasuk pengadaan obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) senilai Rp10,8 miliar. Namun, dalam proses pendalaman pembukuan, penyidik justru menemukan kejanggalan berupa catatan utang membengkak sebesar Rp13,01 miliar.

Kejari Medan menegaskan bahwa analisis terhadap dokumen hasil sitaan penggeledahan terus dicocokkan dengan audit keuangan BPK guna menguak modus penyalahgunaan dana belanja jasa operasional ini. Penanganan kasus korupsi sektor kesehatan ini dipastikan berjalan transparan demi menyelamatkan keuangan daerah serta membenahi tata kelola pelayanan medis bagi masyarakat Kota Medan. (RHU)