Usai Geledah Kantor ATR/BPN, KPK Kini Sasar Kantor Summarecon terkait Suap HGB Bogor

JAKARTA, AFU.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah lokasi yang berkaitan dengan perkara dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor. Kali ini, penyidik menyasar kantor Summarecon di Jakarta Timur, sehari setelah menggeledah sejumlah ruangan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat penyidikan pasca operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 14 September 2026.

“Termasuk untuk menelusuri bagaimana keterkaitan antarpihak dan apakah masih ada pihak-pihak lain yang punya peran penting dalam konstruksi perkara ini,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. Penggeledahan di kantor Summareco itu ditujukan untuk mencari alat bukti dan petunjuk yang dapat membantu penyidik menyusun rangkaian perkara secara utuh. Hingga siang hari, proses penggeledahan masih berlangsung.

Penggeledahan Summarecon dilakukan sehari setelah penyidik menyisir sejumlah ruangan di Kementerian ATR/BPN.Tiga ruangan pejabat eselon I yang menjadi sasaran adalah ruang Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Lampri), Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Virgo Eresta Jaya), dan Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Asnaedi). Dari lokasi tersebut, penyidik membawa dokumen dan barang bukti elektronik yang diangkut menggunakan tiga koper.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan delapan tersangka, termasuk Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, dan pihak swasta Rizal Pahlevi yang disebut sebagai perantara Summarecon. Empat tersangka lainnya ialah politikus Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Arif Sugiyanto, Erwin, dan Muhammad Fakhry yang disebut KPK sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid.

Selain menetapkan delapan tersangka, KPK menyita uang tunai dan barang bukti elektronik dengan nilai keseluruhan sekitar Rp106,3 miliar. KPK masih mendalami aliran uang yang disebut berasal dari pihak Summarecon, termasuk pemberian Rp300 juta kepada pihak-pihak di lingkungan ATR/BPN sebelum OTT berlangsung. (RAI)