Terjerat Dua Kasus Korupsi, Mantan Kadis Kepahiang Jadi Tersangka Polda dan Kejaksaan

JAKARTA, AFU.ID — Mantan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Kepahiang, Bengkulu berinisial TA terjerat dua kasus dugaan korupsi berbeda. Setelah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kepahiang, TA kini kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Bengkulu. Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Ditreskrimsus Polda Bengkulu menetapkan TA sebagai tersangka pada Jumat (25/9/2026).

Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi belanja barang dan jasa serta belanja modal di Disparpora Kepahiang tahun anggaran 2023. Sementara perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri Kepahiang berkaitan dengan dugaan korupsi proyek pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) atau MCK. Dengan penetapan terbaru tersebut, TA kini menghadapi dua proses hukum yang berjalan dalam perkara berbeda.

Dalam perkara yang ditangani Polda Bengkulu, TA diduga melakukan manipulasi dan mark up anggaran pada sejumlah kegiatan Disparpora Kepahiang. Dari anggaran sekitar Rp3 miliar yang dikelola TA, hasil audit menemukan dugaan kerugian negara mencapai Rp1,6 miliar. Kabid Humas Polda Bengkulu Kombes Imam Wijayanto mengatakan penetapan TA sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh alat bukti yang sah.

“Dapat kami sampaikan bahwa Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Bengkulu telah menetapkan satu orang tersangka berinisial TA, yang mana diduga melakukan tindak pidana korupsi di Disparpora Kepahiang tahun anggaran 2023 lalu,” ujar Imam, Sabtu (26/9/2026). Penyidik telah memeriksa 73 saksi, termasuk saksi ahli, dalam proses penyidikan perkara tersebut.

“Dari hasil penghitungan kerugian negara ditemukan adanya kerugian negara. Dalam proses perkara ini penyidik juga telah meminta keterangan dari para saksi-saksi, ada 73 orang dan di antaranya saksi ahli,” katanya. Perkara tersebut mencakup dugaan manipulasi sejumlah kegiatan dan pekerjaan, mulai dari perjalanan dinas, belanja alat tulis kantor dan bahan cetak, belanja makan dan minum, belanja alat listrik, hingga pekerjaan konstruksi.

Penyidik juga mengusut tujuh paket pekerjaan konstruksi tahun 2023 dengan nilai sekitar Rp6,2 miliar. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Bengkulu, TA telah lebih dahulu berstatus tersangka dalam perkara berbeda yang ditangani Kejaksaan Negeri Kepahiang. Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi proyek pembangunan SPALD-S atau MCK. TA telah ditahan di tahanan titipan Lapas Curup sejak 18 September 2026.

Artinya, status tersangka yang disandang TA saat ini berasal dari dua perkara berbeda. Perkara pertama ditangani Kejaksaan Negeri Kepahiang, sedangkan perkara lainnya ditangani Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Bengkulu. Dalam perkara Disparpora, penyidikan belum berhenti pada TA. Polisi masih menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Sebelumnya, penyidik Tipidkor Ditreskrimsus Polda Bengkulu telah menggeledah kantor Disparpora dan kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepahiang serta sejumlah kediaman pribadi pada 8 April 2026. Atas perkara dugaan korupsi Disparpora tersebut, TA dijerat Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto penyesuaian kualifikasi yuridis Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Lampiran III UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. (FAD)