Kelola Dana Desa Tanpa Libatkan Perangkat, Kades di Bojonegoro Didakwa Korupsi Rp1,4 Miliar

JAKARTA, AFU.ID — Kepala Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, Sutrisno, mulai diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya atas dugaan korupsi pengelolaan keuangan desa dan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) yang merugikan negara hingga Rp1,47 miliar. Jaksa menilai terdakwa mengelola sendiri anggaran desa selama beberapa tahun tanpa melibatkan perangkat yang berwenang.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, Sutrisno yang menjabat sebagai Kepala Desa Drokilo periode 2019-2025 dan diperpanjang hingga 2027 diduga menguasai pengelolaan keuangan desa pada Tahun Anggaran 2021, 2022, dan 2024. Praktik tersebut dilakukan tanpa melibatkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana diatur dalam ketentuan pengelolaan keuangan desa. Jaksa menyebut penyimpangan terjadi dalam sejumlah kegiatan pembangunan, termasuk proyek peningkatan jalan aspal desa. Dugaan pelanggaran juga ditemukan pada beberapa kegiatan desa lainnya.

Jaksa Penuntut Umum Muhammad Agung Dharmawan menyebut penyimpangan dilakukan melalui berbagai cara. Terdakwa diduga mencairkan anggaran tanpa Surat Permintaan Pembayaran (SPP), melakukan pembayaran tanpa bukti pengeluaran yang sah, serta menyusun laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Menurut jaksa, penyimpangan tidak hanya terjadi dalam tata kelola keuangan. Sutrisno juga didakwa menunjuk langsung pihak pelaksana proyek jalan aspal yang bersumber dari BKKD tahun anggaran 2021 dan 2022 tanpa melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa yang seharusnya berlaku. Praktik tersebut diduga melibatkan pihak swasta dalam pengerjaan proyek infrastruktur desa. Jaksa menilai tindakan itu bertentangan dengan ketentuan yang mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah. Prosedur yang semestinya dijalankan disebut tidak dipenuhi.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tertanggal 21 Oktober 2025, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.478.129.206,56. Nilai kerugian tersebut berasal dari berbagai kegiatan yang dibiayai anggaran desa dan dana bantuan khusus yang menjadi objek pemeriksaan. Temuan audit itu kemudian menjadi salah satu dasar penuntutan dalam perkara ini. Kasus tersebut kini memasuki tahap pemeriksaan di pengadilan.

Atas perbuatannya, Sutrisno didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 3 juncto Pasal 18 undang-undang yang sama. Dakwaan tersebut juga dikaitkan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP mengenai perbuatan berlanjut. Selain itu, jaksa menyebut terdakwa melanggar sejumlah regulasi lain yang mengatur pengelolaan keuangan desa, pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan program BKKD. Persidangan akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi dan pembuktian dari pihak penuntut umum. (RHU)