Tak Terbukti Lakukan Gratifikasi, Jaksa Kembalikan Uang Barang Bukti Rp2,2 Miliar ke 13 Anggota DPRD NTB

JAKARTA, AFU.ID — Kejaksaan mengembalikan uang barang bukti senilai Rp2,2 miliar kepada 13 anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) setelah perkara dugaan gratifikasi yang menjerat tiga anggota dewan berakhir dengan putusan bebas yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pengembalian tersebut dilakukan sebagai pelaksanaan amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Mataram. Uang yang sebelumnya disita sebagai barang bukti dalam proses penyidikan dan persidangan kini dikembalikan kepada para penerima sesuai putusan pengadilan.

Perkara tersebut sebelumnya menjerat tiga anggota DPRD NTB, yakni Indra Jaya Usman, Hamdan Kasim, dan Muhammad Nashib Ikroman>. Ketiganya didakwa dalam kasus dugaan gratifikasi atau suap, namun akhirnya divonis bebas oleh majelis hakim.

Juru Bicara Kejaksaan Tinggi NTB, Harun Al Rasyid, mengatakan pengembalian uang dilakukan setelah putusan perkara berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

"Jadi, sesuai amar putusan yang telah inkrah, eksekusi dilaksanakan dengan mengembalikan uang senilai Rp2,2 miliar kepada 13 anggota dewan."

Eksekusi pengembalian uang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Mataram. Dana yang sebelumnya disimpan oleh Bank Syariah Indonesia dalam Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) kemudian diserahkan kepada masing-masing penerima yang berhak.

Adapun anggota DPRD yang menerima pengembalian uang tersebut antara lain Ruhaiman sebesar Rp150 juta, Wahyu Apriawan Riski Rp150 juta, Marga Harun Rp200 juta, Rangga Danu Meinaga Rp200 juta, dan Lalu Arif Rahman Hakim Rp200 juta.

Selain itu, uang juga dikembalikan kepada Salman sebesar Rp150 juta, Hulaimi Rp150 juta, Mustafa Bakri selaku sopir Lalu Irwansyah sebesar Rp100 juta, Burhanuddin Rp200 juta, Muhannan Mu'min Mushonaf Rp200 juta, Muliadi Rp150 juta, Nurdin Marjuni Rp180 juta, dan Harwoto Rp170 juta.

Pihak kejaksaan menyebut tidak seluruh penerima hadir saat proses pengembalian berlangsung. Terdapat tiga orang yang belum menerima langsung karena berada di luar daerah maupun sedang menjalankan kegiatan di luar Indonesia.

Dalam surat dakwaan sebelumnya, terdapat 15 anggota DPRD NTB yang disebut menerima uang dari para terdakwa. Namun, hanya 13 orang yang masuk dalam daftar penerima pengembalian barang bukti.

Dua anggota dewan lainnya, yakni Humaidi dan Yasin, tidak termasuk dalam pengembalian tersebut karena uang yang pernah diterima telah lebih dahulu dikembalikan kepada Indra Jaya Usman melalui perantara saat proses perkara masih berjalan.

Selain mengembalikan uang barang bukti, Kejaksaan Negeri Mataram juga melaksanakan aspek administrasi dari putusan bebas terhadap ketiga terdakwa. Dengan pelaksanaan eksekusi tersebut, kejaksaan menyatakan seluruh amar putusan pengadilan yang telah inkrah telah dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. (RHU)