Dana BOS SMPN 2 Dikorupsi hingga Rp2 Miliar, Eks Kepsek dan Dua Pengelola Keuangan Ditahan

JAKARTA, AFU.ID — Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri 2 Rejang Lebong, Bengkulu, diduga dikorupsi hingga menimbulkan kerugian negara antara Rp800 juta dan Rp2 miliar. Kejaksaan menetapkan mantan kepala sekolah berinisial JN bersama mantan bendahara HE dan petugas sarana-prasarana DA sebagai tersangka. Ketiganya merupakan orang yang memiliki peran dalam pengelolaan, pencatatan, dan penggunaan dana sekolah tahun ajaran 2023/2024. Namun, penyidik belum mengungkap secara terperinci bagaimana uang tersebut diselewengkan.

Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Kiki Yonata mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa saksi, menyita dokumen, dan meminta keterangan ahli. “Tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka yakni JN selaku mantan kepala sekolah, HE mantan bendahara, dan DA selaku bendahara barang atau petugas sarana dan prasarana,” kata Kiki, Rabu (22/7/2026). Penyidik menyatakan telah memperoleh alat bukti yang cukup untuk meningkatkan status ketiganya. Penghitungan kerugian negara masih dilakukan sehingga nilainya belum ditetapkan secara final.

JN dan DA langsung ditahan selama 20 hari di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup. Sementara itu, HE menjalani penahanan kota karena baru melahirkan dan masih merawat bayi berusia lima bulan. Status penahanan kota tidak menghapus kedudukannya sebagai tersangka maupun kewajibannya mengikuti proses penyidikan. Kejari belum menjelaskan apakah ketiga tersangka telah mengembalikan sebagian uang yang diduga diselewengkan.

Perkara tersebut telah diselidiki sejak awal 2026 setelah Kejari memeriksa JN dan sejumlah pihak di lingkungan sekolah. Penyidikan kemudian melebar dengan pemeriksaan pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rejang Lebong yang mengetahui mekanisme pengelolaan dana BOS tingkat SMP. Kepala Bidang SMP serta pejabat kurikulum juga pernah dimintai keterangan sebagai saksi. Pemeriksaan itu dilakukan untuk menelusuri pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sekolah.

Kejari belum membuka pos belanja yang diduga direkayasa, jumlah dana BOS yang diterima sekolah, maupun transaksi yang menjadi dasar perkiraan kerugian hingga Rp2 miliar. Belum dijelaskan pula apakah penyimpangan dilakukan melalui kegiatan fiktif, penggelembungan harga, penggunaan pribadi, atau bentuk lainnya. Ketiadaan rincian tersebut membuat peran masing-masing tersangka belum dapat diketahui secara utuh. Penyidik menyatakan perkara masih dikembangkan untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Penetapan tiga tersangka menempatkan pengelola utama dana sekolah sebagai pihak yang harus mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran. Penyidik masih perlu memastikan apakah lemahnya pengawasan memungkinkan penyimpangan berlangsung selama tahun ajaran 2023/2024. Hasil penghitungan resmi juga dibutuhkan untuk memastikan apakah kerugian negara mendekati Rp800 juta atau justru mencapai Rp2 miliar. Kejari berjanji melanjutkan pemeriksaan hingga seluruh aliran dana dan pihak yang menikmati uang tersebut terungkap. (RHU)