Buntut 3 Anggota DPRD NTB Divonis Bebas, KPK Periksa Jaksa dan Kejaksaan Hari Ini

JAKARTA, AFU.ID — Vonis bebas yang dijatuhkan pengadilan terhadap tiga anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam perkara dugaan gratifikasi senilai Rp2,6 miliar resmi menyedot perhatian khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus yang menyeret legislator daerah tersebut masuk dalam materi pembahasan utama kegiatan Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK bersama jajaran Kejaksaan Tinggi NTB di Mataram.

Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Wahyudi, mengonfirmasi bahwa tim Korsup KPK membedah secara menyeluruh penanganan perkara tersebut bersama perwakilan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Keagung pada Kamis (03/09/2026). Selain membedah putusan bebas tiga wakil rakyat, supervisi lembaga antirasuah itu juga menyasar sejumlah indikasi penyimpangan dana di bank daerah serta potensi tindak pidana korupsi lainnya di wilayah NTB.

Perkara ini sebelumnya berujung mengejutkan saat Majelis Hakim Tipikor pada PN Mataram membebaskan tiga terdakwa, yakni Hamdan Kasim, Indra Jaya Usman, dan Muhammad Nashib Ikroman. Tak hanya membebaskan para terdakwa, hakim juga memerintahkan penuntut umum mengembalikan barang bukti uang sitaan sebesar Rp2,6 miliar kepada 15 anggota DPRD NTB yang diduga menerima aliran dana untuk mengamankan proyek program Desa Berdayabernilai Rp76 miliar.

Langkah Kejati NTB untuk membatalkan putusan tersebut lewat jalur perlawanan hukum kini menemui jalan buntu. Pengadilan menolak seluruh permohonan banding maupun kasasi jaksa dengan mendasarkan pada aturan KUHAP baru serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2026. Ketentuan anyar tersebut menggariskan bahwa putusan bebas di tingkat pertama bersifat final dan menutup ruang bagi penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum lanjutan.

Kendati langkah peradilan reguler telah kandas akibat aturan hukum acara terbaru, masuknya Korsup KPK menjadi sinyal penting bahwa penanganan perkara ini belum sepenuhnya selesai. Hasil bedah kasus bersama KPK dan Jampidsus berpotensi membuka ruang evaluasi penegakan hukum atau penelusuran novum baru demi memastikan transparansi serta keadilan atas penghentian perkara korupsi skala daerah tersebut. (RHU)