KPK Cecar Pengusaha Rokok Jatim, Usut Temuan Uang di Safe House Ciputat Kasus Bea Cukai

Jakarta, Afu.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa pengusaha rokok asal Pasuruan, Martinus Suparman, sebagai saksi guna mengusut temuan uang tunai di sebuah rumah aman (safe house) kawasan Ciputat pada Rabu, 1 April 2026.

"Yang bersangkutan didalami terkait dengan mekanisme, prosedur dalam pengurusan cukai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kita ingin melihat bagaimana prosedur bakunya dan juga praktik di lapangan, apakah ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Rabu 1 April 2026. 

Pemanggilan saksi tersebut merupakan bagian dari langkah penyidik lembaga antirasuah untuk mengonfirmasi langsung rentetan barang bukti yang diamankan dari lokasi penggeledahan sebelumnya di Tangerang Selatan.

"Ini sekaligus untuk meng-kroscek ya terkait dengan temuan penyidik dalam kegiatan penggeledahan di salah satu safe house yang berlokasi di Ciputat," jelasnya.

Tim penyidik mencurigai bahwa tumpukan uang tunai yang disita dari rumah aman tersebut berkaitan erat dengan pelicin administrasi pengurusan cukai dari sejumlah pabrik rokok.

"Bahwa dari uang-uang yang ditemukan dalam safe house tersebut diduga di antaranya berasal dari pengurusan cukai, di mana pengurusan cukai salah satunya adalah dari para perusahaan rokok," tutur Budi.

Pemeriksaan Martinus di Gedung Merah Putih ini menyusul pemanggilan tiga pengusaha rokok lainnya pada Selasa, 31 Maret 2026, di mana tercatat hanya saksi Liem Eng Hwie yang kooperatif memenuhi panggilan penyidik KPK.

Adapun sebagai informasi, sebelumnya KPK telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus tersebut.

Berikut perincian keenam tersangka yakni:

1.⁠ ⁠Rizal (RZL) selaku Direktur Penindakan danPenyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (P2 DJBC) periode 2024 s.d Januari 2026
2.⁠ ⁠Sisprian Subiaksono (SIS) selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasubdit Intel P2 DJBC)
3.⁠ ⁠Orlando Hamonangan (ORL) selaku Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasi Intel DJBC)
4.⁠ ⁠John Field (JF) selaku Pemilik PT Blueray (BR)
5.⁠ ⁠Andri (AND) selaku Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR
6.⁠ ⁠Dedy Kurniawan (DK) selaku Manager Operasional PT BR

Adapun atas perbuatannya, terhadap Sdr. RZL, SIS dan ORL selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan huruf b UU 31 Tahun 1999 jo.UU No.20 Tahun 2021 dan 605 ayat 2 dan pasal 606 ayat 2 jo. pasal 20 dan Pasal 21 uu no.1 tahun 2023 tentang KUHP.

Sementara, Sdr. JF, AND, dan DK selaku pemberi, disangkakan melanggar pasal 605 ayat 1 a dan b dan 606 ayat 1 UU No.1 tahun 2023 tentang KUHP.

Selain itu, terhadap Sdr. RZL, Sdr. SIS, dan Sdr. ORL juga disangkakan melanggar Pasal 12 B UU 31 Tahun 1999 jo.UU No.20 Tahun 2021 jo. Pasal 20 jo Pasal 21 UU No.1 tahun 2023 tentang KUHP. (*)