Kasus Internet Mentawai: Yogi Gilang Bebas dari Hukuman Penjara, Hakim Jatuhkan Pemaafan Yudisial

JAKARTA, AFU.ID — Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Padang tidak menjatuhkan hukuman penjara kepada Yogi Gilang Arya Setia, penyedia layanan internet di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, yang menjadi terdakwa kasus penyelenggaraan telekomunikasi tanpa izin. Hakim memberikan pemaafan yudisial meski menyatakan Yogi terbukti bersalah.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang di PN Padang, Kamis (15/10/2026). "Memutuskan tidak menjatuhkan pidana maupun tindakan terhadap terdakwa," ujar majelis hakim saat membacakan putusan. Selain itu, hakim menetapkan barang bukti dalam perkara tersebut untuk dirampas dan dirusak hingga tidak dapat digunakan kembali. Yogi juga dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Yogi bersama tim penasihat hukumnya menyatakan masih pikir-pikir untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Sebelumnya, JPU menuntut Yogi dengan pidana penjara selama tiga bulan. Jaksa menilai Yogi menyelenggarakan layanan telekomunikasi tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat.

Perkara ini bermula dari layanan internet berbasis Starlink bernama Sikakap Online yang dijalankan Yogi di wilayah Sikakap, Kepulauan Mentawai. Layanan tersebut membantu menyediakan akses internet bagi masyarakat di kawasan Pagai Utara dan Pagai Selatan yang menghadapi keterbatasan infrastruktur telekomunikasi.

Namun, aparat menilai layanan itu diselenggarakan tanpa izin sebagaimana dipersyaratkan dalam regulasi yang berlaku. Kuasa hukum Yogi, Romi Martianus, sebelumnya menilai tuntutan jaksa mengabaikan fakta persidangan. Menurut dia, tidak ada saksi yang menyatakan dirugikan oleh layanan internet yang dijalankan kliennya.

Romi juga menilai pendekatan pembinaan seharusnya lebih diutamakan daripada pidana penjara terhadap warga yang berupaya menghadirkan konektivitas internet di wilayah dengan keterbatasan layanan. "Menteri yang berwenang dalam telekomunikasi menyatakan bahwa biasanya untuk perkara seperti ini dilakukan pembinaan, bukan penjara. Lalu sekarang jika kita berpikir mewakili negara, siapa yang sebenarnya dirugikan?" ujar Romi.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan pemerintah menghormati proses hukum dan tidak akan mengintervensi perkara tersebut. Meutya mengatakan Kementerian Komunikasi dan Digital mengedepankan pembinaan bagi masyarakat yang berupaya menyediakan konektivitas internet tetapi belum memiliki izin lengkap. Langkah yang dapat ditempuh antara lain membantu pengurusan izin atau menghubungkan pelaku usaha dengan penyelenggara jasa internet yang telah memiliki izin resmi.

(FAD)