Eks Relawan Pilpres Prabowo Gibran Masuk BUMN, Bos Buruh Ristadi Resmi Diangkat Jadi Komisaris PT KAI

JAKARTA, AFU.ID — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi resmi diangkat sebagai Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Pengangkatan tersebut berlaku efektif sejak 1 Oktober 2026 berdasarkan keputusan para pemegang saham perusahaan. Masuknya Ristadi langsung menjadi perhatian karena selama ini ia lebih dikenal sebagai tokoh buruh yang aktif menyuarakan berbagai tuntutan ketenagakerjaan.

Nama Ristadi tidak hanya dikenal di lingkungan serikat pekerja, tetapi juga dalam kontestasi politik nasional. Pada Pilpres 2024, KSPN yang dipimpinnya secara terbuka mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dukungan tersebut diumumkan setelah pertemuan antara jajaran KSPN dengan Prabowo di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan.

Saat deklarasi dilakukan, Ristadi menyebut ada sejumlah kesamaan pandangan antara KSPN dan Prabowo terkait dunia industri dan ketenagakerjaan. Organisasinya bahkan menyatakan siap menjadi relawan untuk mendukung kemenangan pasangan Prabowo-Gibran. Dukungan tersebut kemudian menjadi salah satu catatan penting dalam perjalanan politik KSPN menjelang Pilpres 2024. Dalam kesempatan yang sama, KSPN juga menyampaikan sejumlah aspirasi ketenagakerjaan kepada Prabowo. Aspirasi tersebut mencakup persoalan PHK, subsidi perumahan pekerja, hingga pemerataan upah minimum.

Sebelum masuk ke jajaran Komisaris KAI, Ristadi dikenal sebagai salah satu suara yang cukup vokal dalam isu ketenagakerjaan. Ia aktif mengkritik praktik outsourcing dan mendorong penghapusannya dalam pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan. Selain itu, ia juga beberapa kali memimpin konsolidasi dan aksi buruh terkait upah, PHK, serta perlindungan tenaga kerja.

Pada September 2026, Ristadi kembali menjadi sorotan setelah mendesak pemerintah menghapus sistem outsourcing. Menurutnya, banyak pelanggaran yang ditemukan dalam praktik alih daya, mulai dari persoalan upah hingga jaminan sosial pekerja. KSPN bahkan sempat menyampaikan usulan tersebut secara langsung kepada Menteri Ketenagakerjaan.

Pengangkatan Ristadi sebagai komisaris KAI tertuang dalam Salinan Keputusan Para Pemegang Saham PT KAI Nomor 410 Tahun 2026 dan Nomor SK.141/DI-DAM/DU/2026. Dengan masuknya Ristadi, jumlah anggota Dewan Komisaris KAI menjadi delapan orang. KAI menyatakan perubahan susunan komisaris tersebut tidak memberikan dampak material terhadap kegiatan usaha perusahaan.

Executive Vice President Corporate Secretary KAI Wisnu Pramudyo mengatakan perusahaan akan tetap menjalankan kegiatan usaha sesuai prinsip tata kelola yang baik. Sementara itu, Ristadi membenarkan dirinya telah menerima amanah sebagai komisaris sejak 1 Oktober 2026. Ia tidak memberikan penjelasan panjang mengenai pengangkatannya dan hanya meminta doa agar dapat menjalankan tugas barunya dengan baik.

Masuknya Ristadi ke jajaran pengawas KAI menandai perubahan besar dalam perjalanan kariernya. Dari sosok yang selama ini berdiri di luar korporasi dan aktif memimpin berbagai aksi buruh, kini ia berada di dalam struktur pengawasan salah satu BUMN transportasi terbesar di Indonesia. Perubahan posisi tersebut membuat pengangkatannya tidak hanya dinilai sebagai rotasi pejabat perusahaan, tetapi juga memiliki dimensi politik dan ketenagakerjaan yang cukup kuat. (RHU)