JAKARTA, AFU.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan harus ada tolak ukur yang komprehensif terkait keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Jadi, minimal harusnya didesain untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang itu apa yang harus dicapai. Dari hasil kajian kami, itu belum terlihat," ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin dalam keterangan yang dikutip di Kabupaten Serang, Banten, Kamis, (21/5/2026).
Aminudin menjelaskan bahwa hal tersebut dianggap perlu setelah KPK pada 2025 melakukan kajian pencegahan korupsi dalam tata kelola program MBG.
Ia mengatakan bahwa KPK dalam kajian tersebut menemukan program MBG hingga akhir 2025 berjalan tanpa cetak biru yang komprehensif, terutama terkait dengan output atau keberhasilan program.
"Yang dijadikan output adalah seberapa banyak penerima MBG itu, padahal maunya Presiden, program MBG ini adalah untuk mengatasi malnutrisi atau orang-orang yang kurang gizi," katanya.
Selain itu, Aminudin mengatakan seharusnya keberhasilan program MBG adalah terkait pencegahan stunting atau tengkes.
"Jadi, rasa-rasanya tidak pas ketika output-nya diukur dari seberapa banyak jumlah penerima Makan Bergizi Gratis, padahal tujuannya adalah agar orang-orang yang malnutrisi, kemudian stunting, ibu-ibu hamil, balita kurang gizi, ibu-ibu menyusui, itu dapat asupan gizi yang cukup dan seimbang sehingga mereka, generasi yang sekarang ini SD atau SMP ya, menjadi generasi emas di 2045," ujarnya.
Menurut dia, belum adanya cetak biru yang komprehensif tersebut mengakibatkan akuntabilitas program MBG sangat lemah.
"Akuntabilitas program sangat lemah karena tidak ada tolok ukur keberhasilan yang dapat diverifikasi oleh publik, termasuk oleh KPK ya. Itu kami temukan dari kajian yang kami lakukan," katanya.
Sebelumnya, Direktorat Monitoring KPK pada 2025 membuat kajian pencegahan korupsi dalam tata kelola program MBG.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pada 21 April 2026 menyampaikan apresiasi atas kajian KPK tersebut.
"Pernyataan yang sangat penting untuk diperhatikan. Kami akan dalami bersama agar bisa menutup celah-celah yang berpotensi menjadi kelemahan sistem yang dimiliki BGN," kata Dadan.
Sementara Presiden Prabowo Subianto pada 20 Mei 2026 mengungkapkan jumlah sajian per hari MBG sudah mencapai 62.454.064 porsi. Data tersebut per 19 Mei 2026.
"Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil yang menerima MBG setiap hari," kata Presiden. (ANT/RHU)
