Video Kekerasan terhadap Siswa Viral, Kepala Sekolah SMP di Malang Dinonaktifkan dari Jabatan

JAKARTA, AFU.ID — Polda Jawa Timur turut menangani kasus dugaan kekerasan terhadap siswa di SMP Negeri 18 Kota Malang yang menjadi perhatian publik setelah rekaman video dugaan penamparan siswa beredar luas di media sosial. Penanganan perkara saat ini dilakukan oleh Polresta Malang Kota dengan pendampingan Direktorat Reserse Pelayanan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polda Jatim.

Kasus tersebut diduga terjadi pada Kamis, 24 September 2026, di area gerbang sekolah saat siswa memasuki lingkungan SMPN 18 Malang. Berdasarkan informasi yang dihimpun kepolisian, peristiwa bermula saat dilakukan pemeriksaan kedisiplinan terkait penggunaan seragam lurik yang diwajibkan sekolah. Dalam video yang beredar, seorang siswa terlihat mendapat perlakuan fisik dari kepala sekolah yang saat itu masih menjabat.

Video tersebut kemudian viral dan memicu reaksi dari orang tua siswa serta masyarakat. Setelah laporan diterima polisi, penyidik mulai mengumpulkan keterangan saksi, memeriksa korban, serta mengumpulkan alat bukti untuk mendalami dugaan tindak pidana yang terjadi. Hingga saat ini, proses penyelidikan masih berlangsung dan belum ada penetapan tersangka.

Direktur PPA-PPO Polda Jawa Timur, Kombes Pol Ganis Setyaningrum, mengatakan pihaknya telah mendatangi siswa yang diduga menjadi korban untuk memberikan dukungan psikologis dan pendampingan selama proses hukum berjalan. Pendampingan dilakukan bersama Dinas Pendidikan Kota Malang dan Dinas Sosial Kota Malang guna memastikan kebutuhan pendidikan maupun pemulihan korban tetap terpenuhi.

Menurut Ganis, penyidik juga tengah mendalami kemungkinan adanya korban lain selain yang telah melapor. Polisi masih melakukan identifikasi serta menunggu hasil pemeriksaan dan alat bukti pendukung untuk memastikan konstruksi perkara secara utuh. Karena itu, jumlah korban maupun bentuk pelanggaran yang akan dikenakan masih dalam pendalaman.

Polda Jatim juga membuka kemungkinan penerapan pasal berlapis dalam kasus ini. Selain ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, penyidik mempertimbangkan penerapan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sesuai hasil penyelidikan yang sedang berjalan.

Di tengah proses hukum tersebut, Mohammad Amrozi Hamidi telah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kepala SMPN 18 Malang. Langkah itu diambil setelah kasus menjadi perhatian publik dan memicu evaluasi dari pemerintah daerah. Sementara penyelidikan terus berjalan, kepolisian mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melapor apabila mengetahui atau mengalami tindak kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan. (RHU)