JAKARTA, AFU.ID — Lumpuhnya arus transportasi logistik yang menghubungkan Pulau Jawa dan Bali kembali terjadi usai gelombang protes ratusan sopir truk menghempas kawasan penyeberangan Selat Bali. Aksi penutupan akses dan pemblokadean pintu Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, oleh para pengemudi truk logistik pada Sabtu (26/9/2026) sore, menjalar cepat memicu efek domino yang melumpuhkan Pelabuhan Gilimanuk, Bali, hingga menyebabkan antrean kendaraan mengular lebih dari 7 kilometer pada Sabtu malam.
Akar dari aksi nekat para sopir truk di Pelabuhan Ketapang bermula dari akumulasi kekecewaan atas lamanya waktu tunggu yang harus mereka tanggung di tengah cuaca terik. Para pengemudi armada logistik merasa diperlakukan tidak adil akibat maraknya ketidaksesuaian prosedur operasional di lapangan, khususnya terkait penggunaan Dermaga Landing Craft Machine (LCM).
Dermaga LCM yang sejatinya diperuntukkan khusus bagi armada kendaraan logistik berat justru disusupi dan didominasi oleh kendaraan pribadi dan armada kecil. Situasi ini diperparah oleh minimnya kapasitas penyeberangan menyusul proyek pengerjaan peningkatan kapasitas dan revitalisasi infrastruktur, seperti Dermaga MB II di Pelabuhan Gilimanuk serta perbaikan dermaga di Ketapang, yang memaksa pengoperasian penyeberangan berjalan secara terbatas.
Frustrasi akibat harus menunggu hingga berhari-hari serta dugaan adanya praktik penyerobotan antrean mendorong para sopir bertindak nekat dengan menutup total akses bongkar muat di kawasan ASDP Ketapang selama lebih dari tiga jam pada Sabtu sore. Dampaknya fatal, arus penyeberangan dari kedua arah mati total dan ribuan kendaraan meluber memadati badan jalan utama Jalan Gatot Subroto, Banyuwangi, hingga ekor kemacetan mencapai kawasan utara Grand Watu Dodol (GWD) sejauh 7,8 kilometer pada Minggu (27/9/2026) siang. "Kemarin sore sempat ada aksi dari teman-teman driver logistik. Mereka menyuarakan agar ada pemaksimalan truk-truk besar untuk bisa segera memasuki kapal," papar Kanit Turjawali Satlantas Polresta Banyuwangi, Ipda Rudi Wicahyono, Minggu (27/9/2026).
Di belahan barat Pulau Bali, dampak blokade di Ketapang langsung menyergap Pelabuhan Gilimanuk. Kendaraan logistik dan wisatawan yang hendak meninggalkan Bali tertahan hingga mencapai kawasan hutan dan Monumen Operasi Lintas Laut Jawa-Bali. Kendati aksi unjuk rasa di Ketapang telah mereda menjelang malam, penguraian antrean di Gilimanuk berlangsung amat lambat akibat berkurangnya operasional dermaga.
Kapolsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk, AKP Gusti Kade Alit Mudiarsa, mengonfirmasi bahwa ekor antrean dari arah Bali masih terpantau hingga 3,5 kilometer dari gate pelabuhan pada Minggu siang. "Situasi secara umum aman dan kondusif. Setelah ada aksi di Ketapang, sudah ada pergerakan, tapi antrean masih naik turun. Pantauan terakhir tadi, antrean kendaraan masih mencapai hingga kawasan Monumen Lintas Laut Gilimanuk," ujar AKP Alit Mudiarsa.
Ia menambahkan bahwa Polres Jembrana memproyeksikan perkuatan pengamanan bersama Satuan Lalu Lintas dan Satuan Samapta untuk mengatur lalu lintas di jalur-jalur krusial. "Kami juga imbau pengguna jalan, khususnya yang hendak menyeberang ke Jawa tetap bersabar dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Jangan menyerobot antrean atau mengambil jalur yang dapat menghambat kelancaran arus lalu lintas," imbuhnya.
Guna meredam krisis transportasi penyeberangan dan mengurai kepadatan yang melumpuhkan pasokan logistik inter-pulau tersebut, otoritas pelabuhan bersama jajaran kepolisian menggelar serangkaian langkah taktis darurat di kedua sisi pelabuhan. Di Pelabuhan Ketapang, Polresta Banyuwangi memberlakukan rekayasa lalu lintas dengan memisahkan lajur jalan sejauh 1,5 kilometer sebelum pintu masuk pelabuhan.
Truk logistik berukuran besar dialihkan menuju zona penyangga (buffer zone) yang sanggup menampung hingga 450 armada guna mencegah penyumbatan jalur umum, sementara kendaraan kecil dan pribadi dipisahkan ke lajur kanan agar dapat mengakses kapal secara lebih cepat. Secara paralel, pihak pengelola pelabuhan berkoordinasi untuk memaksimalkan jadwal pelayaran kapal berkapasitas besar serta melakukan penataan ulang alokasi penyeberangan di Dermaga LCM demi menjamin prioritas bagi armada penyalur kebutuhan pokok masyarakat.
Aksi pemblokadean pada akhir September 2026 bukanlah aksi pertama. Sepanjang tahun 2026, lintasan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk telah berulang kali dihantam gejolak dan aksi unjuk rasa pengemudi truk logistik. Jalur urat nadi perekonomian Jawa–Bali ini rentan lumpuh akibat masalah struktural yang tak kunjung terurai secara mendasar.
Berikut adalah rekam jejak rentetan aksi protes dan blokade yang dilancarkan para sopir truk di Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk sepanjang tahun 2026 beserta akar penyebabnya:
Aksi Momen Libur Paskah dan Long Weekend (Maret-April 2026)
Penyebab aksi ini adalah terjadinya lonjakan hebat pergerakan wisatawan domestik yang bertabrakan dengan arus logistik reguler. Masalah dipicu oleh lambatnya proses bongkar muat kapal serta beroperasinya armada kapal berukuran kecil yang tidak mampu menampung volume truk tronton.
Para sopir yang tertahan hingga lebih dari 15 jam melakukan protes keras di area parkir siap muat Gilimanuk dan Ketapang. Mereka mengadang kendaraan pribadi yang dianggap terus-menerus didahulukan oleh petugas pelabuhan, sehingga menimbulkan antrean mengular hingga puluhan kilometer di jalan poros utama.
Aksi Protes Aturan Pembatasan Angkutan dan System Ticketing Online (Mei 2026)
Para sopir protes atas pemberlakuan ketat sistem pemesanan tiket elektronik (Ferizy) dan kebijakan penyesuaian tonase muatan tanpa sosialisasi yang memadai. Banyak sopir truk terhentikan di zona penyangga (buffer zone) karena masa berlaku tiket kedaluwarsa akibat tertahan kemacetan sebelum masuk pelabuhan, sementara mereka diwajibkan membeli tiket baru.
Ratusan pengemudi mematikan mesin armada mereka secara serentak di tengah jalan akses menuju dermaga. Mereka menuntut pihak ASDP memberlakukan fleksibilitas tiket bagi armada barang yang terlambat akibat faktor kemacetan lalu lintas.
Gelombang Protes Proyek Revitalisasi Dermaga (Juli–Agustus 2026)
Aksi ini dipicu dimulainya pengerjaan konstruksi dan pembongkaran infrastruktur Dermaga MB II di Gilimanuk serta perbaikan dermaga di Ketapang. Penutupan fasilitas ini memangkas kapasitas operasional pelabuhan hingga lebih dari 30 persen, yang berdampak langsung pada penumpukan armada barang di kedua sisi perbatasan.
Keterlambatan pelayaran yang mencapai kisaran 20 hingga 24 jam memicu aksi pangkas jalur dan keributan antar-pengemudi. Para sopir menggelar aksi membunyikan klakson secara masif (klakson damai) yang berlanjut pada pemblokadean jalur masuk dermaga LCM sebagai bentuk desakan agar otoritas segera menyiagakan kapal bantuan berkapasitas besar (ponton jumbo).
Dari rangkaian peristiwa sepanjang tahun 2026 tersebut, terlihat pola kausalitas yang berulang, perbaikan infrastruktur dermaga yang tidak diimbangi dengan penambahan kapal pengganti berkapasitas besar, disparitas prioritas antara kendaraan pribadi dan angkutan barang, hingga maraknya celah "jalur tikus" penyerobotan antrean. Tanpa adanya pembenahan menyeluruh terhadap kapasitas dermaga, kejelasan regulasi moda transportasi, dan transparansi antrean di lapangan, penyeberangan Selat Bali diprediksi akan terus dibayangi ancaman kelumpuhan serupa di masa mendatang. (MAR)
