Survei Terbaru Paramater Politik Indonesia: Mayoritas Nahdliyin Ingin NU Fokus Urusi Masalah Sosial-Agama, Jauhi Politik dan Tambang

JAKARTA, AFU.ID — Riset terbaru yang dirilis Parameter Politik Indonesia (PPI) terkait organisasi keagamaan terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama (NU) menunjukkan hasil mengejutkan. Mayoritas Nahdliyin justru ingin agar NU fokus pada urusan keagamaan dan sosial, serta menjaga jarak dari panggung politik praktis. Direktur Eksekutif PPI Adi Prayitno mengungkapkan, keinginan agar NU kembali ke khittah tampak dominan dengan raihan 65,8% suara responden.

Terkait isu kemabli ke khittah ini, dalam survei yang melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi itu, PPI memberikan pertanyaan kunci: Bapak/Ibu, apakah Anda setuju atau tidak setuju jika Nahdlatul Ulama menjauhkan diri dari segala urusan politik praktis? Hasilnya, yang menyatakan sangat setuju mencapai sebanyak 11,5% responden, sementara yang menyatakan setuju mencapai 54,3% responden.

"Kalau digabungkan yang menyatakan setuju dan sangat setuju jika NU menjauhkan diri dari urusan politik praktis, jumlahnya cukup besar sekali, yaitu sebesar 65,8%," kata Adi Prayitno, dalam pernyataan yang diterima redaksi Afu.id, Kamis (20/8/2026). Sementara, tambah dia, kelompok yang menolak jika NU menjauh dari arena politik praktis berada di angka 29,0%.

Selain menjauh dari politik, mayoritas Nahdliyin juga menginginkan agar NU fokus mengurusi masalah keagamaan dan sosial ketimbang politik. Adi Prayitno mengatakan, ketika ditanya mengenai apakah NU sebaiknya fokus mengurus urusan agama dan umat saja, sebanyak 76,1% responden menyatakan setuju (gabungan antara 9,8% sangat setuju dan 56,3% setuju). Sementara itu, warga yang tidak setuju jika NU hanya membatasi diri pada urusan keagamaan dan umat tercatat hanya sebesar 20,1%.

Survei tersebut juga mengukur respond Nadhliyin soal keterlibatan NU dalam urusan komersil terkait isu pengelolaan sumber daya alam. Merespons wacana konsesi tambang bagi ormas keagamaan, sebanyak 54,4% warga NU menyatakan tidak setuju jika organisasi mereka diizinkan mengelola atau mengurus bisnis tambang. Sementara, yang menyatakan setuju hanya berada di angka 24,0%.

Meski demikian, ketika diuji dengan skema pertanyaan yang lebih kompromistis mengenai peran ganda—yakni mengurus umat sekaligus terlibat dalam politik praktis—sebanyak 48,7% responden menyatakan setuju dan 35,6% menyatakan tidak setuju.

Selain memotret pandangan terhadap isu politik dan sosial, survei yang dilakukan PPI sejak 20 Juli hingga 3 Agustus 2026 ini juga turut mencatat gambaran demografi serta peta elektoral warga Nahdliyin. Dari total populasi nasional, sebanyak 38,1% masyarakat merasa terikat dengan ormas tertentu, di mana 55,8% di antaranya mengidentifikasikan diri sebagai warga NU.

Secara demografis, mayoritas warga NU berdomisili di Pulau Jawa (69,3%) dan didominasi oleh suku Jawa (62,3%). Dari segi usia, struktur warga NU diisi oleh Generasi X (34,2%), Milenial/Gen Y (31,8%), dan Gen Z (22,1%). Latar belakang pendidikan warga Nahdliyin didominasi lulusan SMA/SMK (38,1%) dan SMP (23,6%), dengan profil pekerjaan terbanyak sebagai wiraswasta/pedagang (29,8%), ibu rumah tangga (27,4%), dan petani (12,8%).

Pada ranah preferensi politik, seandainya pemilu legislatif digelar saat ini, pilihan warga NU terdistribusi ke banyak partai politik. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi pilihan utama warga NU dengan porsi 27,7%, disusul oleh Partai Gerindra (17,6%), PDI Perjuangan (11,2%), PKS (6,3%), Golkar (6,1%), Demokrat (5,1%), PPP (3,7%), NasDem (3,7%), PAN (1,5%), serta PSI (1,2%).

Secara keseluruhan, temuan dari Parameter Politik Indonesia ini menegaskan pesan kuat dari akar rumput Nahdliyin. Mayoritas warga merindukan marwah NU sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang independen, menempatkan pembinaan umat di atas kepentingan politik praktis dan aktivitas bisnis komersial. (MAR)