JAKARTA, AFU.ID — Setelah Kawasan Batam dilanda pemadaman listrik total (blackout), kini Kalimantan berpotensi menyusul. Tak tanggung-tanggung, dua provinsi sekaligus, yakni Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat, berpotensi mengalami pemadaman listrik bergilir pada hari ini, Kamis (15/10/2026). Di Kalimantan Barat, dari tangkapan layer sebuha pesan yang diterima redaksi Afu.id, pemadaman listrik dilakukan akibat adanya pelaksanaan pemeliharaan terencana (planned outage) pada PLTU Bengkayang Unit 2 sebagai bagian dari upaya menjaga keandalan sistem secara berkelanjutan, maka diperlukan pengaturan beban secara terbatas pada sejumlah lokasi di Kalimantan Barat.
Dari pengumuman itu diketahui, pemadaman akan dilakukan mulai pukul 19.00 hingga 23.30 Waktu setempat. Sedangkan lokasi terdampak di antaranya adalah darat, parit tokaya, purnama 2, sepakat 2, imam bonjol jl Yos cokroaminoto, Tengku umar, jl sejarah, jl ali anyang, jl gusti hamzah, podomoro, perdana, pangeran nata kusuma, urai bawadi, suwignyo, sungai bangkong dan sekitarnya.
Pemadaman juga dilakukan di wilayah L Cendana, JL Tanggul Limbung, JL Budi Utomo, JL Pemuda, JL Bujang Taro, Markaban Laut dan sekitarnya JL Husein Hamzah, JL Berdikari, JL Bukit Batu 1&2, Gg H Hamida, JL Puskesmas Pal III, Sebagian Jl Tabrani, Sebagian Jl. H.Rais A.Rahman dan sekitarnya Sebagian Jl. H.Rais A.Rahman Mulai dari Simpang 4 Suwignyo menuju Jl. Hasanuddin dan disekitarnya, namun dilakukan sejak pukul 17.00 hingga pukul 22.00. "PLN menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan mengucapkan terima kasih atas pengertian serta dukungan masyarakat," demikian dikutip dari isi pesan tersebut.
Sementara itu di Kalimantan Selatan, pamadaman listrik bergilir juga terjadi di beberapa kabupaten dan kota seperti Banjarmasin, Banjar, Marabahan, dan Pelaihari. Pemadaman yang rutin terjadi sejak Juni 2026 ini disebutk PLN karena adanya gangguan pada sejumlah pembangkit yang berdampak pada wilayah kerja PLN ULP Lambung Mangkurat, Gambut, Marabahan, dan Pelaihari. Untuk wilayah yang terdampak pada Kamis, (15/10/2026), meliputi, Banjarmasin dan sekitarnya, (PLN ULP 3 Banjarmasin/Lambung Mangkurat), pemadaman terbagi dalam beberapa sesi sejak pagi hingga malam (pukul 10.00 WITA s.d. 19.30 WITA), mencakup kawasan Jl. PM Noor, Belitung, Simpang Anem, Hasan Basri, Pangeran, Sungai Jingah, Masjid Jami, Sultan Adam, Kayutangi, Komplek UNILA, hingga area Adhyaksa dan sekitarnya.
Kemudian di Kabupaten Banjar (PLN ULP Gambut), meliputi Jl. Gubernur Soebardjo, Lingkar Selatan, Liang Anggang, Ayani KM 21 hingga Pemasiran, Trikora, Komplek LIK, hingga area Sei Tabuk, Gudang Hirang, dan Desa Tatah Halayung dengan estimasi padam bergilir dari pukul 10.00 WITA hingga 19.30 WITA. Untuk Kawasan kabupaten Barito Kuala/Marabahan (PLN ULP Marabahan), wilayah terdampak mencakup Bundaran Rumpiang, Desa Bantuil, Handil Bakti, Komplek Semangat Dalam, hingga kawasan industri PT Barito Galangan Nusantara (BGN) Adaro Logistik, dengan waktu pemadaman mulai pukul 10.00 WITA hingga malam hari pukul 23.00 WITA.
Berikutnya adalah Kabupaten Tanahlaut/Pelaihari (PLN ULP Pelaihari). Kawasan yang terdampak meliputi kawasan Liang Anggang, Pengayuan, Bati-Bati, area perumahan warga, hingga kawasan industri besar seperti PT Japfa Comfeed, PT Suri Tani Pemuka, dan PT Tirta Sukses Perkasa (Club) yang terbagi dalam tiga sesi dari pagi hingga pukul 23.00 WITA.
Di tengah statusnya sebagai salah satu lumbung utama energi nasional, masyarakat di Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan justru harus akrab dengan pemadaman listrik bergilir yang kian parah sepanjang tahun 2026. Berdasarkan riset terbaru Trend Asia bertajuk "Indonesia Blackout: Mengungkap Masalah Struktural Rantai Pasok Batu Bara" yang dirilis pada Selasa (13/10/2026), krisis kelistrikan ini berakar dari persoalan struktural tata kelola energi yang timpang, lemahnya penegakan kewajiban pasar domestik (Domestic Market Obligation atau DMO), serta masifnya pasokan batu bara yang tersedot untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) captive milik industri dan smelter.
Kalimantan Selatan merupakan salah satu pilar utama penopang energi fosil nasional. Hingga pertengahan 2026, data Ditjen Minerba menunjukkan bahwa Kalsel menyumbang sekitar 30 persen dari total produksi batu bara nasional. Ironisnya, di saat perut bumi mereka dikeruk habis-habisan untuk memasok pasar global, masyarakat setempat justru harus rela hidup dalam gelap dan menanggung derita pemadaman listrik.
Riset Trend Asia membeberkan fakta mencengangkan mengenai ketimpangan alokasi batu bara domestic. Sepanjang Januari 2025 hingga Juni 2026, dari rata-rata produksi nasional sebesar 50,97 juta ton per bulan, sebanyak 22,68 juta ton langsung diekspor ke luar negeri. Alokasi batu bara untuk PLTU captive (pembangkit khusus yang dikelola korporasi swasta untuk menyuplai kawasan industri dan smelter) mencapai angka fantastis 113,92 juta ton.
Sebaliknya, pasokan untuk PLTU milik PLN dan Independent Power Producer (IPP) yang murni diandalkan untuk melayani listrik publik, rumah tangga, sekolah, serta rumah sakit, hanya mencatatkan angka 64,94 juta ton—hampir setengah dari jatah yang dinikmati oleh korporasi industri. Ketimpangan ini membuat pasokan energi untuk kebutuhan dasar masyarakat dikalahkan oleh ambisi bisnis ekstraktif.
Dalam risetnya, Trend Asia turut menyoroti lemahnya penegakan sanksi terhadap perusahaan pemegang izin tambang besar—termasuk nama-nama seperti Grup Sinarmas, Jhonlin, dan Indexim—yang kerap mengabaikan komitmen DMO ketika harga pasar internasional melonjak. Peneliti Trend Asia, Herdanang Fauzan, menegaskan bahwa gelombang pemadaman ini merupakan alarm darurat atas buruknya tata kelola energi nasional.
"Gelombang pemadaman listrik ini adalah alarm keras bahwa tata kelola batu bara kita diprioritaskan untuk keuntungan pasar ekspor dan industri ekstraktif ketimbang kebutuhan dasar kelistrikan publik. Ketimpangan pengawasan DMO harus dihentikan jika pemerintah serius ingin menjamin ketahanan energi masyarakat," tegas Fauzan.
Manajer Keorganisasian dan Pendidikan WALHI Sulawesi Tenggara, Gian Purnama Sari, menyoroti bagaimana PLTU captive berskala raksasa, seperti milik PT Obsidian Stainless Steel (OSS) di Konawe yang membutuhkan 180 ribu ton batu bara per tahun, melahap pasokan energi secara drastis sementara kota-kota di sekitarnya mengalami defisit daya dan pemadaman masif. "Kebutuhan batu bara untuk domestik tidak terpenuhi, tetapi justru lebih banyak dipasok untuk kebutuhan industri PLTU captive," ungkap Gian.
Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Selatan, Raden Rafiq, mengungkapkan kemarahannya atas ketimpangan yang dialami warga. Menurutnya, Kalimantan Selatan telah lama menanggung beban berat sebagai daerah pengekstraksi sumber daya alam, namun warganya justru terus mengalami "kekerasan struktural" berupa krisis ekologis dan pemadaman listrik. "Secara bergilir, listrik mati 3,5 hingga 6 jam dalam sehari. Pemadaman listrik yang terjadi sejak Juni hingga kini merugikan warga dan para pengusaha UMKM, karena merusak alat elektronik seperti kulkas, oven, dan lainnya," ujar Raden Rafiq.
Tidak hanya mengancam sektor UMKM yang mengandalkan peralatan listrik, kajian WALHI Kalsel juga mencatat beban kesehatan yang harus ditanggung warga di sekitar kawasan PLTU. Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan penyakit kulit (gatal-gatal) akibat pencemaran lingkungan mendominasi keluhan masyarakat. "Harga manusia ini sekarang tidak semahal harga batu bara. Kita terus menerima dampaknya. Kerusakan lingkungan, rampasan, ruang konflik di tingkat masyarakat. Kebagian sisanya saja," tegas Raden.
Menanggapi krisis yang terus berulang ini, jaringan organisasi lingkungan mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk mengambil langkah drastic. Pertama, menghentikan dan memensiunkan dini PLTU Captive, sekaligus menolak penambahan izin pembangunan PLTU khusus industri baru yang memperparah persaingan pasokan batu bara domestik. Kedua, mencabut izin dan menindak secara pidana korporasi tambang yang terbukti melanggar ketentuan DMO serta merusak lingkungan, alih-alih hanya memberikan sanksi administratif ringan. Ketiga, mempercepat transisi energi yang berkeadilan dengan mengembangkan energi baru terbarukan (on-grid dan off-grid) yang sesuai dengan potensi lokal. (MAR)
