Komunikasi Pemerintah Tak Sinkron
Jamiluddin menilai persoalan komunikasi pemerintahan Prabowo tidak hanya bersumber dari pernyataan presiden. Ego sektoral di lingkungan kabinet turut membuat pesan antarkementerian dan lembaga tidak selaras. Pemerintah, menurutnya, juga terlalu berfokus pada pekerjaan teknis dengan asumsi hasil kerja yang baik akan otomatis membangun kepercayaan publik.
Padahal, kebijakan tetap membutuhkan penjelasan yang memadai agar masyarakat memahami arah dan dampaknya. Pendekatan tersebut dinilai turut merenggangkan hubungan komunikasi pemerintah dengan media massa dan jurnalis. Akibatnya, informasi mengenai kebijakan pemerintah berisiko tidak tersampaikan secara utuh kepada masyarakat.
Presiden Prabowo disebut menginginkan komunikasi pemerintah dikelola secara institusional melalui Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom). Lembaga ini diharapkan menyelaraskan pesan antarkementerian sekaligus menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Namun, Jamiluddin menilai keberadaan Bakom saja tidak cukup untuk mengatasi persoalan tersebut. Pemerintah perlu mengubah pendekatan komunikasi agar tidak hanya berisi penyampaian pesan dari pusat kepada masyarakat.
Jamiluddin mendorong Bakom dan badan komunikasi pemerintah lainnya menggunakan pendekatan bottom-up, yakni menyerap aspirasi masyarakat sebagai bahan komunikasi dan pengambilan kebijakan, bukan sekadar menyampaikan pesan pemerintah secara satu arah. "Jadi, agar orkestrasi pesan dapat diwujudkan maka Bakom dan badan komunikasi pemerintah lainnya harus sama-sama menggunakan pendekatan bottom up, bukan top down. Pendekatan komunikasi ini harus didukung adanya sistem komunikasi nasional," tuturnya.
Menurutnya, sistem komunikasi nasional diperlukan untuk menghubungkan pemerintah pusat dan daerah sekaligus memastikan aspirasi masyarakat dapat diteruskan kepada pengambil kebijakan. "Sistem komunikasi nasional itu diperlukan untuk mengalirkan pesan dari pusat ke daerah dan sebaliknya. Kalau sistem komunikasi ditata dengan baik, barulah Bakom dapat mengorkestasi pesan sehingga komunikasi publik dapat berjalan dua arah," pungkasnya. (FAD)
