Prabowo Kucurkan Banpres Rp15 Miliar untuk Karhutla Kotim, Penawar Pilu 'Batal Singgah' Menhut yang Ditangisi Wakil Bupati

JAKARTA, AFU.ID — Presiden Prabowo Subianto resmi menggelontorkan bantuan dana operasional melalui Bantuan Presiden (Banpres) senilai sekitar Rp15 miliar guna mempercepat penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah. Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, yang turun langsung meninjau penanganan karhutla di Sampit, menegaskan agar anggaran tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah bersama satgas gabungan.

"Kemarin Pak Presiden sudah menurunkan Banpres untuk Kotim, Rp15 miliar, mohon itu dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kalau masih kurang tentu kami juga bisa support lagi secara parsial di mana yang kita dibutuhkan," ujar Raja Juli dalam keterangannya, Minggu (18/10/2026).

Menhut menyatakan bahwa operasi pemadaman kini digenjot melalui kombinasi pengerahan pasukan darat (Manggala Agni, TNI, Polri, BPBD, dan relawan) serta optimalisasi operasi udara menggunakan water bombing, dry ice, dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Mengingat sebagian besar wilayah yang terbakar merupakan lahan gambut, penanganan intensif diperlukan agar bara api tidak kembali menyala di dalam tanah. "Udara kita maksimalkan dengan water bombing, dry ice, dan operasi modifikasi cuaca, dan juga pasukan darat karena ini sangat penting sekali," ujar Raja Juli.

Raja Juli meminta seluruh petugas memastikan api benar-benar padam setelah proses pemadaman dilakukan. Pemantauan juga perlu terus dilakukan untuk mengantisipasi munculnya kembali api di lahan yang telah terbakar. Berdasar situs Kemenhut, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat menjadi wilayah yang mendapat perhatian lebih berdasarkan perkembangan hotspot, atau indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi melalui satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20.

Di balik kucuran dana bantuan pusat tersebut, kunjungan Menteri Kehutanan ke Kalimantan Tengah sempat menimbulkan polemik dan kekecewaan mendalam dari jajaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Kekecewaan ini terekam dalam sambungan telepon antara Wakil Bupati Kotim, Irawati, dengan Staf Ahli Menteri Kehutanan, Fahrizal Fitri, yang bocor ke publik. Dalam rekaman berdurasi emosional tersebut, Irawati terdengar menangis tersedu-sedu lantaran rombongan Menhut mendadak membatalkan agenda peninjauan di Sampit dan langsung bergeser ke Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat.

Padahal, pihak Forkopimda, relawan, dan warga telah berjam-jam menunggu di pinggir Jalan Jaksa, serta menyiapkan jamuan makan di Restoran Phoenix. "Pak, masyarakat ulun (saya) kasihan, kada diherani (tidak dihiraukan) Pak," kata Irawati dengan suara bergetar dalam rekaman tertanggal Rabu (14/10/2026).

Irawati menegaskan bahwa kekecewaannya bukan sekadar urusan protokoler, melainkan bentuk kepedulian terhadap nasib para relawan dan warga yang telah berbulan-bulan berjibaku menghadapi kepungan asap dan api hingga merenggut korban jiwa. "Kami tidak apa-apa tidak ditemui, tapi relawan kami, masyarakat kami tolong diperhatikan, Pak. Tiga orang yang meninggal relawan kami, Pak! Kami sudah mengorbankan relawan kami, api terus meluas dan tim masih berjibaku memadamkan api sampai jam dua malam," keluh Irawati di ujung sambungan telepon.

Krisis karhutla di Kotim sendiri dilaporkan telah berlangsung selama tiga bulan tanpa tanda-tanda mereda, menghanguskan ribuan hektare lahan gambut, serta memicu puluhan ribu titik panas (hotspot). Sikap pembatalan kunjungan secara mendadak oleh Menteri Kehutanan memantik reaksi keras dari pimpinan dan anggota DPRD Kotim.

Ketua DPRD Kotim, Rimbun, menilai tindakan tersebut mencerminkan sikap pusat yang seolah menganggap sepele persoalan daerah. Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Juliansyah khawatir laporan yang sampai ke meja pemerintah pusat tidak sesuai dengan fakta riil di lapangan jika pejabat tinggi negara enggan meninjau langsung.

Meski demikian, pihak Pemkab Kotim kemudian meluruskan bahwa pembatalan tersebut bersifat pengunduran agenda akibat rapat koordinasi mendadak di Pangkalan Bun. Dengan adanya kucuran Banpres senilai Rp15 miliar serta pengerahan tim udara lintas instansi, pemerintah daerah berharap rantai penanganan karhutla di lahan gambut Kalimantan Tengah dapat segera dituntaskan secara komprehensif. (MAR)