Gibran Jamin Pemerintah Perbaiki Tata Kelola MBG dan KDMP

JAKARTA, AFU.ID — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Pernyataan ini disampaikan menyusul desakan dari berbagai elemen masyarakat melalui aksi unjuk rasa di sejumlah daerah.

Gibran menekankan pemerintah berkomitmen memastikan dua program prioritas tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus memperkuat langkah pencegahan terhadap praktik korupsi dalam pelaksanaannya. "Pemerintah berkomitmen melakukan perbaikan tata kelola MBG dan KDMP untuk memastikan setiap rupiah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan eksekusi program bisa lebih tepat sasaran, lebih efektif, efisien, serta terbebas dari praktik-praktik korupsi," kata Gibran dalam keterangan tertulis, Rabu (17/6/2026).

Menurut Gibran, langkah perbaikan tata kelola tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kepercayaan publik. Ia menyebut hal itu juga berdampak pada penguatan kepercayaan pasar terhadap kondisi perekonomian nasional.

Diketahui, pernyataan Gibran muncul setelah sekelompok mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026) lalu. Dalam aksinya, para mahasiswa mendesak Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi sejumlah program kerja pemerintah, termasuk program MBG.

Sebelumnya juga, Ketua Umum BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Muhammad Andi, menyampaikan salah satu poin tuntutan mereka adalah penghentian sementara program MBG serta kebijakan terkait kedaulatan pangan di sejumlah wilayah, sebagai bagian dari proses audit transparansi. "Sub poinnya yaitu membekukan sementara pelaksanaan program MBG dan kebijakan deputi kedaulatan pangan di wilayah terkait untuk audit transparansi," kata Andi, Senin (15/6/2026).

Di tengah aksi tersebut, Wapres Gibran turut mengajak Andi dan sejumlah mahasiswa lainnya untuk berdialog langsung di Istana Wakil Presiden, yang lokasinya hanya berjarak beberapa meter dari titik unjuk rasa. Hasil dari dialog tersebut berdasarkan keterangan perwakilan mahasiswa UBK itu, Gibran langsung mencatat poin-poin tuntutan mahasiswa.

Tuntutan tersebut diketahui tak hanya menyoroti program MBG, para mahasiswa juga mendesak pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM jenis Pertamax di seluruh wilayah Indonesia. Mereka menilai kebijakan tersebut berdampak pada melemahnya daya beli masyarakat. "Dan di sini ada poin mendesak otoritas moneter pusat untuk melakukan intervensi stabilitas Rupiah dan membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM Pertamax di tingkat regional karena terbukti menghancurkan daya beli domestik masyarakat," pungkas Andi. (NAD)