JAKARTA, AFU.ID - Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam MBG Watch memberi waktu 30 hari kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk merespons tuntutan moratorium dan audit total program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jika tuntutan itu tidak dipenuhi, mereka mengancam akan kembali menggelar aksi dengan massa lebih besar.
Koordinator aksi MBG Watch, Galau D. Muhammad, mengatakan BGN harus menunjukkan itikad untuk menindaklanjuti tuntutan masyarakat sipil. Tuntutan itu mencakup penghentian sementara program MBG, audit total anggaran, dan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program.
“Tuntutan ini kami beri waktu 30 hari untuk BGN merespons dengan sebenar-benar itikad yang tulus,” tegas Galau saat MBG Watch menggelar aksi protes di depan kantor BGN, Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (10/6/2026). Ia mengatakan MBG Watch akan kembali datang ke kantor BGN apabila tuntutan tersebut tidak dijawab.
“Kalau tidak, kami berjanji akan hadir di sini lagi, menyegel BGN lagi dengan massa yang lebih besar!” katanya. Dalam aksi tersebut, massa membawa sejumlah poster kritik, seperti “Kami Muak!”, “Audit MBG!”, dan “Rombak Total MBG”. Mereka juga menempelkan poster serta garis kuning menyerupai segel di depan papan nama Badan Gizi Nasional.
Massa turut membawa peralatan dapur seperti panci dan sendok kayu. Mereka meneriakkan yel-yel “Segel BGN sekarang juga!” sebagai bentuk protes terhadap pelaksanaan program MBG. Aksi itu digelar setelah BGN dipimpin Kepala BGN baru, Nanik Deyang. Namun, MBG Watch menilai pergantian pimpinan belum cukup untuk menjawab persoalan dalam program MBG.
Galau mengatakan Nanik Deyang harus segera menyelesaikan berbagai masalah yang masih membayangi BGN dan pelaksanaan program MBG. “Selamat menjabat dan harus menuntaskan segala bentuk masalah-masalah yang hari ini belum terselesaikan,” kata Galau dalam orasinya.
Menurut Galau, persoalan MBG tidak berhenti pada jabatan kepala badan. Ia menilai perubahan pimpinan harus diikuti pembenahan menyeluruh pada tata kelola program. “Penggantian wajah pimpinan BGN tidak mengartikan bahwa MBG hari ini berubah secara sistemik,” ujarnya.
Tuntut Moratorium dan Audit Total
MBG Watch menuntut pemerintah menghentikan sementara program MBG. Moratorium itu diminta agar evaluasi, audit kelembagaan, dan pembenahan tata kelola dapat dilakukan secara menyeluruh.
Galau mengatakan tuntutan MBG Watch tidak berubah sejak awal. Koalisi itu tetap meminta moratorium total dan audit terhadap pelaksanaan program MBG. “Penggantian Kepala BGN tidak menuntaskan masalah secara akar-akarnya,” kata Galau.
Selain penyegelan simbolik, massa membagikan makanan gratis kepada pengendara dan jurnalis. Aksi itu disebut sebagai simbol bahwa pemenuhan gizi dapat dilakukan tanpa anggaran besar negara apabila tata kelolanya dibuat lebih tepat.
MBG Watch juga menyoroti transparansi anggaran, dugaan konflik kepentingan, dan kasus korupsi yang menyeret pejabat lama BGN. Mereka meminta seluruh penggunaan anggaran program MBG diperiksa. “Melakukan audit secara keseluruhan anggaran yang telah dikucurkan untuk program MBG,” ujar Galau.
Koalisi itu juga meminta penegakan hukum terhadap kasus dugaan korupsi dalam program MBG tidak berhenti pada satu pihak. “Pastikan kasus korupsi yang menjerat mantan kepala BGN diusut tuntas-tuntasnya,” ucapnya.
Usai aksi, Galau menegaskan moratorium yang diminta bukan penghentian permanen. Penghentian sementara diperlukan selama proses perombakan dan penyesuaian program berjalan. “Selama proses perombakan, penyesuaian, semua program MBG dihentikan,” pungkas Galau. (FAD)
