Dikaitkan dengan Pemblokiran Rekening Mas Botok, Habibur Rochman: Haqqul Yaqin 1000 Persen Bukan Saya

JAKARTA, AFU.ID — Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi NasDem, Muhammad Habibur Rochman, membantah tudingan yang menyebutnya ada di balik kasus pemblokiran rekening koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Mas Botok. Tuduhan tersebut beredar di media sosial menjelang aksi demonstrasi pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Menurut Habibur, posisi dan tugasnya di Komisi IV DPR RI juga tidak berkaitan dengan kewenangan perbankan maupun aparat penegak hukum (APH). Komisi IV membidangi sektor pertanian, kehutanan, kelautan, dan lingkungan hidup sehingga ia mengaku tidak memiliki akses untuk meminta pemblokiran rekening seseorang. “Saya tidak pernah menyuruh atau menginstruksikan, bahkan kewenangan pun saya tidak punya untuk melakukan hal semacam itu,” ujarnya.

Ia menilai pencatutan namanya dalam isu tersebut telah merugikan dirinya, DPR RI, dan Partai NasDem. Habibur mengaku semakin dirugikan karena sejumlah unggahan menggunakan foto dirinya saat mengenakan seragam resmi Partai NasDem untuk mendukung narasi yang beredar. “Banyak sekali di sosial media akun-akun yang menyebarkan berita itu menggunakan wajah saya dengan seragam PDH Partai NasDem,” tuturnya.

Habibur Rochman juga membantah informasi yang menyebut dirinya merupakan anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Pati. Politisi Nasdem itu menjelaskan, dirinya merupakan wakil rakyat dari Dapil Jawa Timur VIII yang meliputi Mojokerto, Jombang, Nganjuk, serta Madiun. “Saya ingin meluruskan bahwa mungkin ada kemiripan nama, tapi saya tegaskan sekali lagi haqqul yaqin 1000 persen bahwa itu bukanlah saya orangnya,” kata Habibur di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Isu tersebut sebelumnya muncul melalui unggahan media sosial yang menyebut Habibur sebagai anggota DPR asal Pati dan pihak yang meminta Polda Metro Jaya memblokir rekening Mas Botok. Unggahan itu turut mencantumkan nomor surat yang diklaim berasal dari Polda Metro Jaya. Menurutnya, perbedaan dapil dan bidang tugas menjadi alasan lain untuk membantah tudingan tersebut. “Jadi dari situ saja sudah jelas, itu adalah fitnah, dan juga hoaks, yang tidak berdasar,” tegas Habibur Rochman. (RAI)