Baru Tiga Bulan Menjabat, Dirut Pos Indonesia Mundur, Diterpa Isu Suntikan Dana 7 Triliun yang Belum Cair Sampai Soal Keterlambatan Gaji Karyawan

JAKARTA, AFU.ID — Kabar mengejutkan datang dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) logistik tertua di Indonesia. Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), Daud Joseph, secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Kamis (2/7/2026). Pengunduran diri ini terbilang mendadak mengingat Daud Joseph baru saja ditunjuk memimpin perusahaan pada pertengahan Maret 2026 lalu melalui Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 168 Tahun 2026.

Mundurnya pria berlatar belakang profesional transportasi tersebut memicu berbagai spekulasi di ruang publik. Salah satu kabar yang santer berembus menyebutkan, pengunduran diri ini dipicu oleh persoalan likuiditas serius, termasuk isu belum cairnya suntikan dana pemerintah senilai Rp7 triliun untuk penataan PT Pos yang dijanjikan Danantara, serta rumor keterlambatan pembayaran gaji bagi sekitar 32 ribu karyawan dan pensiunan perusahaan.

Merespons isu yang berkembang, manajemen PT Pos Indonesia langsung memberikan klarifikasi resmi. Corporate Secretary PT Pos Indonesia, Iwan Gunawan menegaskan, keputusan mundurnya Daud Joseph murni karena pertimbangan pribadi dan tidak ada kaitannya dengan dinamika internal maupun kondisi keuangan perusahaan.

"PT Pos Indonesia (Persero) mengumumkan bahwa Direktur Utama Daud Joseph telah menyampaikan permintaan pengunduran diri dari jabatannya pada tanggal 2 Juli 2026. Alasan pengunduran diri adalah murni dari keinginan dan pertimbangan pribadi yang bersangkutan," ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/7/2026).

Iwan juga secara tegas membantah rumor mengenai adanya penundaan hak-hak pekerja. Menurutnya, seluruh kewajiban pembayaran gaji kepada 32 ribu karyawan dan pensiunan telah diselesaikan tepat waktu.

“Nggak benar (informasi keterlambatan gaji karyawan dan pensiunan). Alhamdulillah, 1 Juli kemarin lancar (pembayaran gaji). Isu mundurnya beliau murni karena alasan pribadi, bukan karena isu gaji,” tambahkan Iwan. Manajemen memastikan proses transisi kepemimpinan di bawah naungan keterlibatan Danantara akan berjalan sesuai tata kelola yang berlaku tanpa mengganggu operasional harian.

Meski manajemen membantah isu operasional seperti gaji, performa keuangan PT Pos Indonesia yang sedang mengalami tekanan berat sebenarnya sempat dipaparkan langsung oleh Daud Joseph dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI pada Senin (22/6/2026) lalu. Dalam pemaparan laporan keuangan unaudited tahun 2025 tersebut, terungkap bahwa PT Pos Indonesia mengalami penurunan kinerja yang cukup signifikan akibat hilangnya ceruk pasar utama dan ketergantungan akut pada proyek-proyek bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.

Sepanjang tahun 2025, pendapatan usaha perseroan hanya tercatat sebesar Rp3,9 triliun. Angka ini merosot tajam sebesar 20% dibandingkan realisasi tahun 2024 yang mencapai Rp5 triliun. Realisasi ini juga jauh dari target korporasi yang membidik angka Rp6,2 triliun (hanya tercapai 63%).

Kegagalan mencapai target pendapatan berimbas pada profitabilitas. Gross profit (laba kotor) hanya terealisasi sebesar Rp1,5 triliun dari target Rp2,4 triliun. Sementara itu, EBITDA atau net income merosot ke angka Rp300 miliar, jauh dari target awal yang dipatok sebesar Rp800 milar.

Lini bisnis logistik menjadi sektor yang paling terpukul. Pendapatan logistik yang pada tahun sebelumnya mampu meraup Rp2 triliun, menyusut drastis menjadi hanya Rp600 miliar di tahun 2025. Daud Joseph kala itu mengakui penurunan dipicu oleh hilangnya program-program besar pemerintah seperti distribusi pangan dan beras.

Sejak periode 2020 hingga 2024, grafik keuangan PT Pos sempat konsisten menghijau karena topangan proyek distribusi bantuan sosial. Namun, begitu kontribusi proyek pemerintah dikurangi hingga hanya tersisa sekitar Rp300 miliar pada tahun 2025, core business atau bisnis inti PT Pos di sektor kurir ritel dan jasa keuangan komersial belum mampu sepenuhnya menutupi kehilangan tersebut. Saat ini, lini kurir di bawah 30 kg masih menjadi penopang dengan kontribusi Rp1,8 triliun, disusul sektor jasa keuangan (pensiun, kredit, transfer tagihan) yang bertahan di angka Rp1,2 triliun.

Pengunduran diri Daud Joseph di usia jabatan yang baru seumur jagung kini meninggalkan pekerjaan rumah yang besar bagi jajaran direksi selanjutnya dan Danantara selaku pemegang saham. Tantangan utamanya adalah bagaimana menavigasi transformasi bisnis digital secara mandiri agar PT Pos Indonesia tidak lagi rentan terjungkal saat dukungan proyek APBN dari pemerintah mulai dikurangi.

MAR