Prabowo: Tak Ada Investasi Tanpa Kepastian Hukum dan Polri yang Adil

JAKARTA, AFU.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan kepastian hukum dan penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting bagi masuknya investasi serta keberhasilan agenda pembangunan nasional. Ia meminta Polri memastikan hukum tidak digunakan untuk melayani kepentingan pemilik modal, kelompok tertentu, maupun balas dendam politik.

Prabowo menyampaikan hal itu saat menghadiri peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Satuan Latihan Brimob, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026). “Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang, hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik, hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan suatu kelompok manapun,” kata Prabowo.

Presiden meminta aparat kepolisian menegakkan hukum tanpa diskriminasi dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Ia menegaskan tidak boleh ada kriminalisasi maupun pihak yang kebal terhadap hukum. “Tidak boleh ada kriminalisasi, tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang, dan tidak boleh ada siapapun yang kebal terhadap hukum,” ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, Indonesia sedang menjalankan transformasi di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, birokrasi, pendidikan, pangan, hingga energi. Seluruh agenda itu, kata dia, membutuhkan situasi yang aman, tertib, dan kepastian hukum. Ia mengatakan kemakmuran tidak akan tercapai tanpa stabilitas, pembangunan tidak dapat berjalan tanpa keamanan, dan investasi tidak akan masuk tanpa kepastian hukum.

Prabowo juga menekankan hukum harus menjadi pelindung bagi masyarakat, terutama kelompok yang lemah. Ia meminta aparat memastikan warga yang mencari keadilan memperoleh pelayanan yang layak, sementara pelanggar hukum tetap dimintai pertanggungjawaban.

“Rakyat paling lemah harus mendapat perlindungan. Masyarakat yang mencari kebenaran dan keadilan harus dilayani. Orang yang benar harus merasa aman. Orang yang bersalah harus bertanggung jawab atas perbuatannya,” kata Prabowo. Ia menilai peran Polri menjadi penting dalam menjaga stabilitas nasional dan memastikan agenda pembangunan dapat berjalan di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian dan konflik. (RHU)