WALHI Desak Penegakan Hukum Karhutla Tak Berhenti pada Pelaku Lapangan

JAKARTA, AFU.ID — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mendesak aparat penegak hukum mengusut keterlibatan korporasi dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penindakan diminta tidak hanya menyasar pelaku pembakaran di lapangan, tetapi juga perusahaan yang diduga lalai mengelola konsesi hingga pihak yang memperoleh keuntungan dari kebakaran.

Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI, Umi Ma'rufah, mengatakan aparat perlu memeriksa dugaan kelalaian perusahaan maupun petugas pengawas untuk memastikan penegakan hukum berjalan menyeluruh. "Selain itu, dugaan kelalaian perusahaan maupun aparat pengawas harus diperiksa secara objektif agar penegakan hukum memberikan efek jera, mencegah kebakaran berulang, dan tidak berhenti pada pelaku di lapangan," kata Umi kepada wartawan, Minggu (18/10/2026).

Menurut WALHI, aparat juga perlu menelusuri pihak yang memerintahkan pembakaran atau mendapatkan keuntungan dari praktik tersebut. Pejabat maupun instansi yang terbukti lalai menjalankan kewajiban pengawasan juga harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum. Pembagian tugas pemerintah dalam penanganan karhutla diatur melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Aturan tersebut melibatkan kementerian, lembaga, TNI, Polri, hingga pemerintah daerah dalam upaya pencegahan, pemadaman, dan penegakan hukum. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan memiliki tugas mengintensifkan patroli serta mengawasi pemenuhan kewajiban perusahaan dalam mencegah karhutla. Keduanya juga menjalankan penegakan hukum sesuai kewenangan, termasuk pemberian sanksi administratif dan penindakan pidana.

Sementara itu, Jaksa Agung bertugas mengoptimalkan penegakan hukum pidana terkait karhutla, termasuk mengupayakan tuntutan maksimal terhadap pelaku. Polri juga bertanggung jawab memperkuat penegakan hukum dan menindak anggotanya apabila terbukti terlibat dalam tindak pidana terkait karhutla. Di tingkat daerah, gubernur, bupati, dan wali kota bertanggung jawab memimpin penanganan karhutla di wilayah masing-masing.

Mereka juga berkewajiban mengalokasikan anggaran penanganan serta memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan. WALHI menilai penegakan hukum perlu mencakup seluruh pihak yang terbukti bertanggung jawab agar penanganan karhutla tidak berhenti pada pemadaman api, tetapi juga mencegah kebakaran berulang. (FAD)