Tak Cuma Andalkan TNI, Menhan Desak Pengusaha Hutan Ikut Gotong Royong Padamkan Karhutla

JAKARTA, AFU.ID — Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meminta pengusaha ikut mengerahkan sumber daya mereka untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pengusaha yang memiliki alat berat, helikopter, hingga pesawat water bombing diminta memperbantukan aset tersebut melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Permintaan itu disampaikan Sjafrie setelah mengikuti rapat di Gedung DPR RI, Senin (31/08/26). Ia menilai penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan pemerintah dan aparat, tetapi membutuhkan dukungan masyarakat serta sektor swasta. “Saya diberitahu Pak Ketua Komisi I, target kebakaran hutan itu tergantung rakyat Indonesia. Jadi kita harus bergotong royong mengatasi ini semuanya,” kata Sjafrie.

Sjafrie secara khusus meminta perusahaan yang memiliki alat berat, alutsista, helikopter, dan fasilitas water bombing untuk membantu operasi pemadaman. Aset-aset tersebut nantinya dapat dikoordinasikan melalui BNPB sesuai kebutuhan di wilayah terdampak. Selain membantu pemadaman, pengusaha sektor kehutanan juga diminta ikut mencegah karhutla agar tidak terus berulang. Menurut Sjafrie, perusahaan harus terlibat dalam mitigasi, terutama di wilayah yang memiliki risiko kebakaran tinggi. “Kami mengajak kerja sama dan gotong royong kepada semua pengusaha hutan yang ada di wilayah nasional untuk ikut serta memitigasi kebakaran hutan yang sedang berkembang ini,” ujarnya.

Sjafrie mengatakan Kementerian Pertahanan dan TNI telah mengerahkan kemampuan yang dimiliki untuk membantu penanganan bencana. Karhutla, bersama bencana gempa bumi, disebut masuk dalam target dinamis penggunaan anggaran pertahanan. Ia menjelaskan anggaran pertahanan tidak hanya digunakan untuk program yang telah direncanakan. Ada pula alokasi dinamis yang dapat diarahkan untuk mempercepat bantuan ketika terjadi bencana dan membutuhkan pengerahan kekuatan negara.

Namun, hingga Senin belum dijelaskan perusahaan mana saja yang akan dilibatkan, berapa jumlah helikopter atau pesawat water bombing yang tersedia, serta bagaimana mekanisme komando dan pembiayaannya. Kejelasan mengenai hal tersebut penting agar permintaan bantuan tidak berhenti sebagai imbauan, tetapi benar-benar menjadi dukungan operasional bagi BNPB di lapangan.

Pemerintah kini menghadapi tantangan untuk menyatukan kemampuan TNI, BNPB, pemerintah daerah, perusahaan kehutanan, dan masyarakat dalam satu sistem penanganan. Tanpa koordinasi yang jelas, pengerahan alat berat dan armada udara berisiko tidak efektif meski jumlah aset yang tersedia cukup besar. (RHU)