Ramai-Ramai Desak Prabowo Tetapkan Karhutla Sebagai Bencana Nasional, Keselamatan Masyarakat tak Bisa Menunggu

JAKARTA, AFU.ID — Desakan agar Presiden Prabowo menetapkan kebakaran hutan dan lahan sebagai bencana nasional menguat dalam dua hari terakhir. Tokoh agama, DPR, dan DPD bersuara bersamaan. Alasannya sama: asap sudah mengepung permukiman dan penanganan daerah tidak lagi cukup. Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan desakan itu pada Selasa (13/10/2026) malam. Gerakan ini diinisiasi Sinta Nuriyah Wahid, Mustofa Bisri, Franz Magnis Suseno, M. Quraish Shihab, dan Ignatius Kardinal Suharyo.

"Negara harus segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan sebagai Bencana Nasional sesuai dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sehingga hak-hak dasar warga negara terdampak bisa cepat terpenuhi," kata Gerakan Nurani Bangsa dalam keterangannya.

Anggota Komisi IV DPR dari PKB Daniel Johan menyampaikan desakan yang sama pada Rabu (14/10/2026). "Tetapkan status bencana karhutla sebagai bencana nasional, ini langkah yang harus ditempuh pemerintah saat ini. Agar anggaran bisa maksimal dialokasikan untuk mengatasi bencana ini termasuk kepada warga yang terdampak," kata Daniel.

Daniel menekankan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas, terutama warga di wilayah pedalaman. Pemerintah diminta memastikan ketersediaan masker, oksigen, layanan kesehatan, vitamin, air bersih, hingga pangan bagi warga terdampak. Daniel juga meminta pemerintah memberikan perhatian kepada relawan yang ikut memadamkan kebakaran.

Menurut dia, para relawan yang meninggalkan keluarga dan mempertaruhkan nyawa perlu mendapat dukungan logistik serta perlengkapan keselamatan yang memadai. "Termasuk perhatian kepada relawan warga biasa yang sudah meninggalkan keluarga dan mempertaruhkan nyawa mereka, pastikan makan dan minum mereka, seragam yang aman, masker, dan alat-alat perlengkapan pemadam, bahkan mereka layak dapat anggaran insentif," ujarnya.

Di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Ketua Kaukus Kalimantan DPD Hasan Basri menyebut penetapan status itu sebagai harga mati. Ketua DPD Sultan B. Najamudin meminta pemerintah mempertimbangkan bantuan negara sahabat tanpa menunggu status itu. Desakan politik ini lahir di tengah rapat terbatas di Istana pada Senin (12/10/2026) malam.

Presiden Prabowo memimpin rapat bersama Menko Polkam Dudung Abdurachman, Kepala BNPB Suharyanto, Panglima TNI Agus Subiyanto, dan Pangdam XXII/Tambun Bungai Zainul Arifin. Prabowo menyebut pemadaman sebagai prioritas utama dan meminta jajarannya menyampaikan kebutuhan. "Dan kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan apa yang kau butuh, sampaikan," kata Prabowo dalam rapat itu.

Hanya saja, sampai kini, status bencana nasional belum ditetapkan. Daniel menyebut DPR sudah mendorongnya sejak awal kebakaran, tetapi pemerintah belum mengambil langkah itu. "Masyarakat tentu mendukung penuh kalau pemerintah ingin menetapkan status bencana karhutla menjadi bencana nasional, karena prioritas utama kita adalah keselamatan seluruh masyarakat Kalimantan, Sumatera, dan daerah lain yang terdampak," ujar Daniel.

Status itu menentukan cara negara bekerja. Dengan status bencana nasional, mobilisasi sumber daya lintas sektor punya dasar penuh. Anggaran bisa dibuka lebih besar. Komando terpusat. Teknologi modifikasi cuaca, personel TNI dan Polri, layanan kesehatan, dan penegakan hukum bisa digerakkan dalam satu kendali. Tanpa status itu, penanganan berjalan dengan pola biasa. Hasan Basri menilai pola inilah yang membuat api terus meluas.

Pemerintah Enggan, Tawaran Bantuan Asing Digantung

Keengganan pemerintah dalam menetapkan kebakaran hutan dalahan sebagai bencana nasional terlihat pada dua hal: status dan bantuan asing. Lantaran bahaya asap karhutla sudah melewati batas negara, dan kini ikut mengancam keselamatan jiwa warga negara tetangga, khususnya Malaysia dan Singapura, kedua negara tersebut sejatinya telah menawarkan bantuan untuk menangani karhutla.

Malaysia menyiapkan satu pesawat, tiga helikopter, dan 52 personel. Singapura juga menyampaikan tawaran nyars serupa. Namun, belum ada kepastian bentuk dan waktu penerimaannya. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman mengatakan tawaran itu belum dibahas dalam rapat terbatas Senin malam. "Tadi belum dibahas," kata Dudung seusai rapat.

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan tawaran Malaysia masih didiskusikan. Pemerintah menilai jenis dan efektivitas bantuan sebelum menentukan kolaborasi. "Nah, ini lagi didiskusikan. Bagaimana kita berkolaborasi soal bantuan itu ya," kata Jumhur.

Pada September, juru bicara pemerintah Malaysia Fahmi Fadzil menyatakan Wisma Putra belum menerima tanggapan resmi Indonesia atas nota diplomatik tawaran bantuan. Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan mengatakan Indonesia sudah mengerahkan puluhan ribu personel, tetapi cuaca dan jarak pandang membatasi operasi udara. Malaysia berencana mengangkat asap lintas batas dalam pertemuan menlu ASEAN menjelang KTT ke-49 di Manila pada November.

Sultan menilai tawaran bantuan tetap perlu dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan lapangan, bukan status kebencanaan. "Oleh karena itu, dalam penanganannya dibutuhkan pendekatan teknologi yang presisi dan cepat," kata Sultan di Jakarta. "Kita pernah menerima bantuan penanganan karhutla dari Jepang. Hanya saja saat ini pemerintah sedang mengerahkan semua kekuatan nasional yang ada dengan skala penuh," tambahnya.

Misi Jepang berakhir 6 Oktober setelah 56 misi dan sekitar 280 ton air dijatuhkan. Pengalaman itu menunjukkan bantuan asing bisa membantu, tetapi hasilnya tergantung keselamatan penerbangan, akses, air, dan koordinasi darat. Gerakan Nurani Bangsa meminta pemerintah membuka akses bagi negara sahabat dan lembaga bantuan internasional. Gerakan itu juga meminta pemerintah menjaga hubungan dengan negara tetangga yang terdampak.

Seberapa Parah Dampaknya?

BNPB melaporkan 639,23 hektare lahan masih terbakar dan dalam pemadaman di enam provinsi: Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau. Dua provinsi menjadi fokus: Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Temuan baru seluas 513,89 hektare dilaporkan di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, yang mencakup Kotawaringin Barat dan Seruyan. Kawasan konservasi dan habitat orangutan Kalimantan itu menjadi prioritas. Asap tebal dan akses sulit menghambat pemadaman.

Pemerintah menargetkan api padam dalam beberapa minggu, sebelum satu bulan. Target itu bergantung pada air, cuaca, dan pendinginan gambut. "Kalau tadi ngobrol dengan BNPB ya beberapa minggu ke depan lah (padam). Tapi, mungkin dengan intensitas yang sudah mulai berkurang. Seharusnya nggak sampai (sebulan padam)," ujar Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat.

Tim gabungan disebut punya kapasitas jangkauan penanganan sekitar 692 hektare per hari. Angka itu kapasitas jangkauan, bukan luas yang pasti padam tiap hari. Namun, keselamatan masyarakat memang tak bisa menunggu. Dampak kebakaran telah menyiksa paru-paru masyarakat hingga menimbulkan kerusakan parah.

Ketua DPR Puan Maharani merujuk data Kementerian Kesehatan: 174.694 kasus ISPA pada Agustus sampai 21 September 2026 di tujuh provinsi prioritas, dengan 40.363 kasus pada balita. Tujuh provinsi itu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Anggota Komisi IV DPR Rina Saadah meminta perlindungan bagi anak, ibu hamil, lansia, dan penderita gangguan napas. Ia meminta puskesmas jemput bola dan evakuasi bila diperlukan. "Setiap wilayah terdampak harus jelas siapa penanggung jawabnya, apa kebutuhannya, dan bagaimana perkembangan penanganannya. Jika dukungan yang ada belum cukup, segera tambah. Keselamatan rakyat tidak boleh menunggu," ujar Rina, Rabu (14/10/2026).

"Jangan menunggu rumah sakit dipenuhi warga dengan gangguan pernapasan. Datangi masyarakat, periksa kebutuhan mereka, dan berikan perlindungan sejak dini. Negara harus hadir sampai ke desa-desa yang terdampak," katanya.

Tak hanya manusia, satwa liar juga ikut menjadi korban. Kementerian Kehutanan mencatat 290 individu satwa liar ditangani terkait karhutla sampai 8 Oktober 2026. Sebanyak 272 individu ditangani balai konservasi di empat provinsi Kalimantan, termasuk 96 orangutan Kalimantan. Penanganan meliputi penyelamatan, penggiringan ke habitat aman, pemindahan, perawatan, dan rehabilitasi. Angka itu tidak berarti semuanya ditemukan di Tanjung Puting.

Dan, yang paling memalukan, asap karhutla juga sudah mengganggu negara tetangga dalam jangka waktu yang lama. Pemantauan Greenpeace menyebut sampai 1 Oktober 2026 asap mencemari udara selama 55 hari di Sarawak, 16 hari di Sabah, 13 hari di Johor, 13 hari di Kuala Lumpur, dan 5 hari di Singapura, selain Brunei dan Filipina.

Karenanya, senator asal Kalimantan Utara di DPD, Hasan Basri meminta Presiden Prabowo tak lagi mengumbar banyak alasan. "Kami dari Kaukus Kalimantan mendesak Bapak Presiden untuk memberikan atensi dan perhatian khusus. Karhutla di Kalimantan bukan lagi sekadar bencana ekologis musiman, melainkan ancaman nyata bagi keselamatan jiwa jutaan warga negara. Oleh karena itu, penetapan Status Bencana Nasional adalah harga mati agar penanganannya menjadi jauh lebih serius, terpusat, dan optimal," ujar Hasan Basri.

"Jangan biarkan rakyat Kalimantan terus-menerus menjadi korban dari lemahnya pengawasan dan bobroknya mentalitas birokrasi kebencanaan. Negara harus hadir, presiden harus bersikap tegas, tetapkan Bencana Nasional sekarang juga!" katanya.

Akar Masalah: Gambut Dikeringkan, Api Berulang di Lahan Konsesi