Karhutla Berkepanjangan 4 Bulan: DPR Desak Pemerintah Buka Data Perusahaan, PDIP Singgung Moratorium Sawit dan Asap Masuk Jakarta

JAKARTA, AFU.ID — Krisis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah berlangsung selama empat bulan di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan memicu desakan keras dari berbagai pihak. Pemerintah didesak agar tidak malu menggandeng kerja sama internasional serta segera membuka data transparan terkait perusahaan pemegang konsesi yang lahannya terbakar.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, secara tegas meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membuka data perusahaan yang teridentifikasi memiliki titik panas (hotspot) dan konsesi lahan terdampak karhutla. Hal itu dinilai penting, guna merespons temuan organisasi nonpemerintah serta klaim investigasi negara tetangga. "Walhi dan Greenpeace Indonesia telah mengungkap data, ada 52 perusahaan yang terafiliasi dengan modal asal Malaysia dan Singapura terkait Karhutla di Indonesia. Jangan biarkan data ini jadi bola panas di ruang publik, tanpa klarifikasi dan tindakan yang jelas dari pemerintah," kata Alex, Minggu (18/10/2026).

Alex mengingatkan, pemerintah tidak perlu gengsi meminta bantuan negara lain apabila penanggulangan domestik menemui jalan buntu. Terlebih, dampak kabut asap lintas batas telah memicu kritik tajam dari negara jiran dan mencoreng citra lingkungan nasional. "Sudah berlangsung 4 bulan, tidak perlu malu bekerja sama dengan negara lain untuk menanggulanginya. Jauh lebih memalukan kalau jargon 'Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera' menjadi 'Hutan Terbakar, Masyarakat ISPA'," tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyoroti bahwa akar permasalahan karhutla berulang bersumber dari kesalahan penataan ruang serta alih fungsi lahan hutan secara ugal-ugalan untuk perkebunan kelapa sawit. Hasto mengingatkan kembali kebijakan masa lalu di era kepemimpinan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri yang konsisten menerapkan moratorium izin pembukaan lahan sawit di kawasan hutan.

"Kembali pada kebakaran hutan, pertama kesalahan kebijakan akibat tata ruang. Maka mengapa Ibu Mega ketika menjadi Presiden, beliau tidak mengeluarkan izin untuk tanaman sawit apalagi dari hutan-hutan. Hutan-hutan harus dilindungi, terus ada moratorium hutan," ujar Hasto, Minggu (18/10/2026).

Hasto juga mendesak penegakan hukum tanpa kompromi terhadap para pembakar hutan demi alih fungsi lahan, serta mendorong masifnya gerakan reboisasi dan penanaman pohon serentak secara nasional guna memulihkan ekosistem dan menciptakan lapangan kerja hijau bagi masyarakat.

Dampak buruk karhutla kini kian meluas dan mulai dirasakan di luar pulau utama. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi sebaran asap karhutla dari wilayah Kalimantan telah memasuki lapisan atmosfer DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat sejak Jumat (16/10/2026) pagi.

Ketua Tim Analisis dan Pengelolaan Citra Satelit dan Deteksi Petir BMKG, Alpon Sepriando, menjelaskan bahwa citra satelit Himawari-9 merekam pergerakan partikel asap yang terbawa pola angin lapisan bawah hingga menengah dari timur-tenggara menuju barat-barat laut. "Secara area sudah (sampai ke Jakarta), namun secara vertikal belum mencapai permukaan. Namun jika kondisi angin melemah dapat mencapai permukaan dan masih tipis," ujar Alpon.

Kendati demikian, BMKG menyatakan bahwa kualitas udara di permukaan juga dipengaruhi oleh emisi lokal seperti emisi kendaraan dan industri, sehingga koordinasi mitigasi lintas wilayah dan penegakan hukum terhadap korporasi pembakar lahan mutlak harus segera dibenahi secara serius. (MAR)