Sidang Korupsi Haji: Eks Pejabat Kemenag Mengaku Diperintah Yaqut Bakar Catatan Rapat

JAKARTA, AFU.ID - Mantan Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, Ahmad Bahiej, membeberkan instruksi tertutup eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat menggelar rapat internal persiapan menghadapi Panitia Khusus (Pansus) Haji di kawasan Pasar Baru, Jakarta. Dalam kesaksiannya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Kamis (3/9/2026), Ahmad mengaku terpaksa membakar seluruh catatan rapat yang sempat ia buat lantaran adanya Perintah langsung dari Yaqut yang melarang dokumen atau catatan apa pun dibawa keluar dari ruangan.

Ahmad mengingat jelas suasana rapat internal yang memanas tersebut, di mana Yaqut sempat meluapkan kemarahan dan meminta pejabat yang terlibat penyelewengan kuota untuk berterus terang. Yaqut juga menegaskan bahwa keberadaan Pansus Haji DPR RI sudah menjadi bola salju yang tidak terelakkan sehingga harus dihadapi bersama, meski penanganan konsekuensi hukum tetap menjadi tanggung jawab individu masing-masing. "Pak Menteri melarang peserta yang hadir di situ untuk mencatat. Padahal saya sudah mencatat di nota, akhirnya saya bakar catatan itu," ujar Ahmad di hadapan majelis hakim.

Kesaksian tersebut dihadirkan dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengalihan kuota haji tambahan tahun anggaran 2023–2024 yang menjerat Yaqut Cholil Qoumas bersama mantan Staf Khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, serta sejumlah petinggi asosiasi travel haji. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa para terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp622,09 miliar berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI.

Kerugian negara bernilai ratusan miliar tersebut bersumber dari tiga komponen utama penyelewengan kuota haji khusus. Komponen tersebut mencakup selisih penerimaan dan pengeluaran Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) untuk jemaah tak berhak sebesar Rp438,2 miliar, komersialisasi kuota petugas haji khusus senilai Rp39,95 miliar, serta feepercepatan pengisian kuota tambahan yang mencapai Rp143,92 miliar.

Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Indriyanto Seno Adji, menilai adanya instruksi penghancuran catatan atau dokumen rapat dapat dikategorikan sebagai petunjuk kuat adanya mens rea atau niat jahat untuk merintangi pembuktian hukum. Menurutnya, tindakan memerintahkan pemusnahan catatan internal sebelum pemeriksaan resmi memperkuat indikasi adanya upaya sistematis dalam mengondisikan kesaksian dan menyembunyikan konstruksi permufakatan jahat.

Atas perbuatan penyalahgunaan kewenangan dalam tata kelola kuota haji nasional tersebut, jaksa KPK menjerat para terdakwa dengan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c KUHP Baru. Sidang perkara korupsi kuota haji ini dipastikan akan terus bergulir dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi kunci lainnya dari lingkungan Kementerian Agama dan penyedia jasa travel. (RHU)