Pengadaan Layar LED Rp535,3 Miliar Dibatalkan, Kepala Badan Gizi Nasional: Anggarannya Enggak Ada

JAKARTA, AFU.ID - Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan pembatalan pengadaan puluhan ribu unit layar LED senilai Rp535,3 miliar yang sempat viral dan memicu kritik tajam publik di media sosial. Pengumuman pembatalan proyek bernilai fantastis tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BGN, Sudaryono, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis malam. Langkah tegas ini diambil guna meluruskan polemik serta memulihkan kepercayaan publik terhadap tata kelola anggaran lembaga baru tersebut.

Sudaryono mengungkapkan bahwa keputusan pembatalan diambil karena rencana pengadaan barang tersebut sejatinya tidak memiliki alokasi anggaran yang sah dalam DIPA lembaga, serta tidak memiliki kepastian indikasi harga yang jelas. "Satu, anggarannya enggak ada. Yang kedua, harganya enggak ada. Jadi kalau diadakan pun pasti keliru," tegas Sudaryono di hadapan para anggota Komisi IX DPR RI, Kamis (3/9/2026) malam. Ia menambahkan bahwa proses pengadaan di portal Inaproc tersebut merupakan warisan prosedur per tanggal 1 April 2026, jauh sebelum dirinya dan jajaran pimpinan BGN dilantik pada Juli 2026.

Politikus Partai Gerindra itu juga merespons keras narasi di media sosial yang membandingkan alokasi pengadaan layar LED senilai Rp535,3 miliar tersebut dengan anggaran pembelian armada pesawat pemadam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurutnya, BGN langsung mengambil tindakan penghentian begitu menerima laporan internal pada bulan Juli, meski saat ini pembatalan penuh masih menyelesaikan tahapan administrasi sistem pengadaan pemerintah. "Pengadaan LED ini kami tidak mengizinkan untuk diadakan karena anggarannya tidak ada dan harganya tidak ada," ujar Sudaryono memungkas penjelasannya.

Isu rencana pengadaan 25.644 unit layar LED oleh BGN sebelumnya memicu gelombang kritik dari warganet usai diunggah oleh akun media sosial @perspektiv.idn. Publik menyoroti urgensi belanja perangkat teknologi bernilai ratusan miliar rupiah tersebut di tengah evaluasi efisiensi program pemenuhan gizi nasional di lapangan. Langkah pembatalan resmi oleh BGN ini diapresiasi oleh anggota DPR RI sebagai bentuk keterbukaan informasi dan responsivitas lembaga terhadap aspirasi serta pengawasan publik. (RHU)