Manfaatkan Celah Anggaran Darurat Bencana, Adik Eks Kepala BNPB Alihkan Dana ke Saham Rp30,9 Miliar

JAKARTA, AFU.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan penggunaan dana yang mengalir dari proyek pengadaan menggunakan dana siap pakai (DSP) bencana di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk pembelian saham senilai Rp30,98 miliar. Temuan itu terungkap dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bima Setiawan (BMS), tenaga ahli BNPB sekaligus adik mantan Kepala BNPB yanto.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengatakan Bima diduga terlibat konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa menggunakan DSP BNPB periode 2024-2026. Menurut KPK, sejumlah penyedia yang mendapatkan proyek melalui mekanisme penunjukan langsung diduga terafiliasi dengan Bima. Nilai pengadaan dari penyedia yang diduga terkait dengan Bima tersebut mencapai sekitar Rp148 miliar. “Bahwa dalam proses penggunaan DSP BNPB pada pengadaan tersebut, dana yang mengalir ke perusahaan yang terafiliasi dengan BMS dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, salah satunya pembelian saham PT MDLA oleh PT AVE,” kata Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat.

KPK menyebut perusahaan PT Alfa Veritas Energizer (AVE) diduga membeli saham PT Medela Potentia Tbk (MDLA) menggunakan dana yang berasal dari perusahaan terafiliasi dalam proyek pengadaan BNPB. Kepemilikan saham tersebut tercatat mencapai 150,4 juta lembar atau setara 1,07 persen dari total saham perusahaan. Berdasarkan harga saham per 13 Oktober 2026, nilai kepemilikan tersebut mencapai sekitar Rp30,98 miliar. “Adapun kepemilikan saham oleh PT AVE tersebut mencapai 150,4 juta lembar (1,07 persen) dengan nilai saham per tanggal 13 Oktober 2026 sebesar Rp206 per lembar atau setara Rp30,98 miliar,” ujar Taufik.

Dalam penyidikan perkara ini, KPK menjelaskan dana siap pakai merupakan anggaran yang dicadangkan pemerintah untuk penanganan keadaan darurat bencana. Dana tersebut dapat digunakan setelah memenuhi syarat tertentu, antara lain adanya penetapan status darurat bencana, status keadaan tertentu, pertimbangan risiko bencana berdampak, atau kebutuhan bantuan kemanusiaan ke luar negeri. Dana tersebut selama ini digunakan untuk berbagai penanganan bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, serta banjir di sejumlah daerah.

KPK menduga telah terjadi konflik kepentingan dalam proses pengadaan yang menggunakan dana tersebut. Atas perbuatannya, Bima dijerat Pasal 12 huruf i Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pana Korupsi. Penyidik juga menetapkan empat tersangka lain dalam perkara yang berbeda tetapi masih berkaitan dengan pengadaan menggunakan dana siap pakai BNPB. (RHU)