Korupsi Kredit Fiktif Rp 4,5 Miliar di Bank BUMN Banjarnegara: Oknum Mantri Jadi Tersangka

JAKARTA, AFU.ID - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah resmi menetapkan oknum mantri di salah satu bank BUMN wilayah Kabupaten Banjarnegara berinisial HWK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan pemberian kredit. Aksi kejahatan perbankan yang berlangsung sejak kurun waktu 2023 hingga 2025 tersebut diperkirakan mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp 4.529.993.316. Guna kepentingan pemberkasan perkara, tim penyidik Kejati Jateng langsung menahan tersangka.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jateng, Arfan Triono, mengungkapkan bahwa tersangka HWK menjalankan aksinya dengan menggandeng pihak luar berinisial FM yang bertindak sebagai agen. Kolaborasi curang ini menyasar sejumlah fasilitas kredit perbankan, mulai dari Kredit Umum Pedesaan (Kupedes), Kupedes Rakyat (Kupra), Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga Kredit Ultra Mikro jenis Kredit Cepat (Kece).

Dalam melancarkan praktiknya, tersangka menerapkan beragam modus operandi seperti memanipulasi data nasabah serta membuat debitur fiktif. Penyidik juga menemukan adanya indikasi kredit topengan—yakni mengajukan pinjaman menggunakan identitas orang lain—serta kredit tempilan atau menumpang sebagian pencairan kredit atas nama orang lain. Tidak berhenti di situ, HWK juga diduga nekat menyelewengkan dana setoran nasabah untuk kepentingan pribadi.

Rentetan penyimpangan ini dapat mulus berjalan lantaran tersangka sengaja mengabaikan Prosedur Operasional Standar (SOP). HWK diduga tidak pernah menjalankan tahapan krusial pra-screening, seperti wawancara kelayakan riwayat maupun peninjauan lapangan (on the spot). Selain itu, tersangka sengaja melompati proses pemeriksaan ulang (review) terhadap keabsahan dokumen pencairan kredit, baik dalam bentuk fisik maupun digital.

Saat ini, Kejati Jawa Tengah terus mendalami keterlibatan pihak-pihak lain dalam skandal kredit fiktif ini. Pihak kejaksaan menegaskan penanganan kasus korupsi perbankan BUMN ini merupakan komitmen dalam membenahi tata kelola penyaluran kredit usaha rakyat agar tepat sasaran dan bersih dari praktik penyalahgunaan wewenang. (RHU)