Mau Jadi Perangkat Desa Dipatok Rp225 Juta, Sudewo Didakwa Raup Miliaran

JAKARTA, AFU.ID - Mantan Bupati Pati Sudewo didakwa menerima uang miliaran rupiah dalam perkara dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dakwaan itu dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Joko Hermawan, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (15/6/2026).

Jaksa menyebut pungutan dilakukan dalam proses pengisian perangkat desa pada 2025-2026. Dalam perkara ini, Sudewo didakwa bersama tiga kepala desa, yakni Kepala Desa Karangrowo Abdul Suyono, Kepala Desa Arumanis Sumarjiono, dan Kepala Desa Sukorukun Karjan. "Perbuatan terdakwa menguntungkan diri sendiri dan orang lain," ujar Joko.

Jaksa mengatakan praktik pungutan itu dimotori Sudewo saat menjabat sebagai Bupati Pati. Ia disebut memerintahkan sejumlah kepala desa yang sebelumnya menjadi tim suksesnya untuk menarik uang dari calon perangkat desa. "Tiga kades lalu sepakat membagi wilayah penarikan uang," jelasnya.

Dalam dakwaan, calon perangkat desa diminta menyetor uang sesuai jabatan yang dilamar. Untuk jabatan kasi, kaur, dan kadus, tarifnya disebut sebesar Rp165 juta. Sementara jabatan sekretaris desa dipatok Rp225 juta. "Untuk jabatan Kasi, Kaur, dan Kadus sebesar Rp165 juta, sedangkan untuk jabatan Sekretaris Desa sebesar Rp225 juta," kata jaksa.

Jaksa juga menyebut Sudewo menjanjikan kelulusan bagi calon perangkat desa yang membayar. Sementara calon yang tidak membayar disebut terancam tidak mendapat kesempatan seleksi selama masa kepemimpinannya. "Kalau tidak mau, ditinggal dan tidak ada seleksi lagi selama masa kepemimpinan bupati," ungkap jaksa.

Akibat pungutan tersebut, sejumlah calon perangkat desa disebut harus berutang, menggadaikan rumah, hingga menjual hewan ternak untuk memenuhi permintaan uang. Jaksa menduga uang yang terkumpul dari calon perangkat desa mencapai sekitar Rp2,495 miliar dan kemudian diserahkan kepada Sudewo.

Selain perkara seleksi perangkat desa, Sudewo juga didakwa menerima uang Rp1,371 miliar dari sejumlah kontraktor proyek perkeretaapian di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan pada 2021-2022.

Saat itu, Sudewo masih menjabat sebagai anggota Komisi V DPR RI. Jaksa menyebut uang tersebut berasal dari tiga kontraktor. "Telah menerima uang seluruhnya berjumlah Rp1.371.500.000," ungkap jaksa.

Jaksa menyebut uang itu berasal dari Komisaris PT Mataram Inti Konstruksi Nur Widayat sebesar Rp450 juta, Direktur PT Indria Putra Persada Feri Septa Indrianto alias Feri Gareng sebesar Rp200 juta, serta Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto sebesar Rp721,5 juta.

Sudewo didakwa membantu dan mengatur agar sejumlah proyek perkeretaapian dimenangkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Selain suap, jaksa juga mendakwa Sudewo menerima gratifikasi berupa uang dan barang dengan total sekitar Rp2,505 miliar. 

Gratifikasi itu termasuk sebilah keris Nogososro senilai Rp15 juta dan perbaikan jalan di depan rumahnya senilai Rp150 juta. Jaksa menyatakan perbuatan Sudewo melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana korupsi," kata jaksa. (FAD)