Indra Kenz Terancam Masuk Bui Lagi, Pembebasan Bersyarat Bisa Dicabut karena Remisi Sakit Berkepanjangan

JAKARTA, AFU.ID — Terpidana kasus penipuan Investasi Binomo, Indra Kesuma terancam masuk bui lagi. Hal ininusai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Barat mengevaluasi pemberian remisi sakit berkepanjangan Indra Kenz, yang saat ini menjalani pembebasan bersyarat dari Lapas Cibinong

Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Barat Ishadi Maja Prayitno mengatakan, evaluasi dilakukan agar pemberian remisi Indea Kenz sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). "Terkait Indra Kenz yang masuk pada 2022 dengan vonis 10 tahun, dia mendapatkan hak remisi seperti warga binaan lainnya. Fokus pemeriksaan diarahkan pada remisi sakit berkepanjangan untuk memastikan kesesuaiannya dengan SOP," kata Ishadi, Rabu (30/9/2026) dikutip dari Antara.

Ishadi menambahkan, apabila hasil evaluasi pemberian remisi Indra Kenz tidak sesuai dengan SOP, remisi tersebut dapat dibatalkan. Dengan begitu, Indra Kenz dapat ditarik kembali ke lembaga pemasyarakatan untuk melanjutkan masa pidana.

Dalam pemeriksaan ini, Ishadi menyebut bahwa investigasi akan memakan waktu kurang lebih dua pekan. "Proses investigasi dan peninjauan ini diperkirakan selesai dalam waktu maksimal dua minggu tanpa mengurangi sisa masa pidana pokok," ujarnya.

Untuk diketahui, Indra Kenz mendapat pembebasan bersyarat terhitung tanggal 24 September 2026. Indra sebelumnya menjalani masa pidana di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Selama menjalani pembebasan bersyarat, Indra wajib melapor ke Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bogor satu kali dalam sebulan. Indra juga diwajibkan mengikuti pembimbingan dan pengawasan hingga masa pembebasan bersyarat berakhir.

Dalam kasus Binomo, Indra divonis 10 tahun penjara dan denda Rp5 miliar subsider 10 bulan kurungan. Indra terjerat dalam perkara penyebaran berita bohong dan tindak pidana pencucian uang terkait Binomo.

Dalam vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, Indra dinyatakan melanggar Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (FAP)