DPR Soroti Pembebasan Bersyarat Indra Kenz dari Lapas Cibinong, Ditjenpas Diminta Mengkaji

JAKARTA, AFU.ID — Anggota Komisi XIII DPR Rieke Diah Pitaloka menyoroti keputusan Ditjenpas Kemenimipas yang memberikan Pembebasan Bersyarat bagi terpidana kasus penipuan Investasi Binomo, Indra Kesuma atau Indra Kenz. Rieke mempertanyakan dasar dan proses asesmen terhadap Indra Kenz di saat ratusan korban belum mendapatkan haknya.

Rieke mempertanyakan mengapa Indra Kenz mendapatkan pembebasan bersyarat pada 24 September 2026 atau sehari setelah sidak Ombudsman pada 23 September 2026. "Saya mempertanyakan kenapa Indra Kenz malah mendapat pembebasan bersyarat ditanggal 24 September 2026?" ungkap Rieke Diah Pitaloka.

Rieke menilai tindak pidana ekonomi yang dilakukan Indra Kenz harus dilihat pula dengan total kerugian korban. Ia juga mempertanyakan proses asesmen yang menjadi dasar pemberian pembebasan bersyarat tersebut. "Untuk pidana ekonomi dengan korban publik sebanyak ini kok malah ada yang dapat pembebasan bersyarat di tengah ramai masalah lapas. Apalagi korban belum dipulihkan. Lalu bagaimana assesmen pembebasan bersyarat itu? Padahal dia (Indra Kenz) terindikasi juga mendapatkan previlege di Cibinong," lanjutnya.

Rieke meminta Ditjenpas dan Kemenimipas memberikan penjelasan dan mengkaji proses pemberian pembebasan bersyarat kepada Indra Kenz. Menurutnya, transparansi diperlukan di tengah sorotan terhadap tata kelola Lapas Cibinong. "Kasus dia itu penipuan, judi online berkedok investasi loh kejahatan yang berat. Makanya saya ingin mempertanyakan alasan pembebasan bersyaratnya apa?" tandasnya.

Indra Kenz Bebas Bersyarat

Untuk dijetah, Indra Kesuma atau Indra Kenz mendapat i pembebasan bersyarat dari Lapas Kelas IIA Cibinong pada Kamis (24/9/2026). Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Bogor, Jatmiko, membenarkan bahwa terpidana kasus Investasi Binomo itu telah menjadi klien Bapas Bogor untuk menjalani pembebasan bersyarat.

Atas status tersebut, Indra diwajibkan melapor ke Bapas Bogor sebulan sekali selama menjalani masa pembebasan bersyarat. Ia tidak berstatus bebas murni karena tetap berada dalam pembimbingan dan pengawasan pemasyarakatan. Indra Kenz sebelumnya divonis 10 tahun penjara dalam perkara yang berkaitan dengan aktivitasnya sebagai afiliator platform Binomo.

Pengadilan juga menjatuhkan denda Rp 5 miliar, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 bulan. Sorotan terhadap pembebasan bersyarat Indra Kenz muncul bersamaan dengan polemik di Lapas Cibinong. Ditjenpas sebelumnya melakukan pemeriksaan terhadap puluhan warga binaan dan petugas setelah muncul temuan terkait fasilitas di lapas tersebut. (FAP)