Cegah Maskapai Cari Alasan Hindari Ganti Rugi, Ahli di Sidang MK Desak Sertifikat Delay Pesawat Wajib Diverifikasi Lembaga Independen

JAKARTA, AFU.ID — Pengujian materiil Undang-Undang Penerbangan terkait transparansi keterlambatan (delay) pesawat kembali bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam persidangan kesepuluh perkara nomor 190/PUU-XXIV/2026 yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo pada Senin (07/09/2026), konsultan hukum Saiful Anam yang dihadirkan sebagai ahli pemohon mendesak perlunya keterlibatan lembaga independen untuk memverifikasi alasan penundaan penerbangan secara objektif.

Saiful menilai pemberian wewenang tunggal kepada maskapai untuk menentukan penyebab delay—seperti alasan cuaca atau teknis operasional—memicu benturan kepentingan (conflict of interest). Menurutnya, pengangkut secara alamiah cenderung mengkategorikan keterlambatan ke dalam kondisi kahar (force majeure) demi menghindari kewajiban ganti rugi atau kompensasi kepada penumpang.

Guna menjamin kepastian hukum dan keadilan, Saiful mendorong agar bukti keterlambatan bersumber langsung dari catatan resmi Air Traffic Control (ATC) atau sistem informasi terpadu Otoritas Bandar Udara dan Kementerian Perhubungan. Penyerahan validasi alasan penundaan secara sepihak kepada maskapai dianggap melanggar asas nemo judex in causa sua, yakni prinsip hukum yang melarang seseorang menjadi hakim bagi dirinya sendiri.

Ia pun mengusulkan agar setiap penundaan penerbangan wajib menerbitkan sertifikat keterlambatan terverifikasi (variable delay status) yang divalidasi otoritas bandara secara real-time. Tanpa adanya bukti sah dan verifikasi lembaga berwenang, keterlambatan pesawat secara hukum harus dikategorikan sebagai bentuk kelalaian pengangkut.

Gugatan uji materiil UU Penerbangan ini sebelumnya diajukan oleh sembilan advokat serta dua mahasiswa fakultas hukum. Para pemohon yang merupakan korban delay pesawat menuntut adanya transparansi informasi serta jaminan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. (RHU)