Anwar "Paman" Usman Dilantik Jadi Wantimpres di Tengah Panasnya Sidang Kasus Ijazah Gibran di MK

JAKARTA, AFU.ID — Kejutan terus terjadi dalam beberapa hari belakangan ini dari Istana Negara. Hari ini, Jumat (2/10/2026) Presiden melantik sejumlah tokoh menjadi ketua dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Yang mengejutkan, di antara pejabat yang dilantik terselip nama mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Anwar terlihat datang ke Istana, mengenakan setelan formal lengkap dan menegaskan terkait pelantikannya. "Saya diundang pelantikan," ujarnya singkat.

Pelantikan adik ipar Presiden RI ke-7 Joko Widodo ini, jelas memantik kontroversi. Pasalnya, paman dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini, merapat ke Istana, di saat memanasnya ruang persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tengah menguliti sengketa keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Anwar sendiri menjadi sorotan dalam kasus ini, karena saat menjadi ketua MK, dirinya lah yang membuat putusan kontroversial perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 yang meloloskan Gibran ke panggung Pilpres. Putusan tersebut belakangan mengundang gelombang protes publik yang mendesak penegakan muruah peradilan, karena putusan terkait Gibran oleh sang paman dinilai sarat kepentingan politik.

Desakan itu kemudian melahirkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang dipimpin oleh mantan Ketua MKI Jimly Asshiddiqie. MKMK dibentuk untuk memeriksa 21 laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim terkait majelis hakim MK di era kepemimpinan Anwar Usman. Sidang pemeriksaan MKMK tersebut membongkar berbagai borok di internal lembaga penjaga konstitusi, mulai dari absennya kepekaan etik hingga runtuhnya prinsip dasar penyelenggaraan peradilan yang imparsial.

Dalam sidang pembacaan putusan etik pada 7 November 2023, MKMK menjatuhkan sanksi terberat kepada Anwar Usman melalui Putusan Nomor 02/MKMK/L/11/2023. Anwar Usman dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Sapta Karsa Hutama, yang meliputi Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, serta Prinsip Kepantasan dan Kesopanan.

Sebagai konsekuensinya, MKMK menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Anggota MKMK, Bintan R. Saragih, bahkan sempat menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion) yang menilai bahwa Anwar seharusnya dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat karena terbukti melakukan pelanggaran berat yang tidak menyisakan ruang bagi sanksi administratif ringan.

Dalam amar putusannya, MKMK juga secara tegas melarang Anwar untuk mencalonkan diri atau dicalonkan kembali sebagai pimpinan MK hingga masa jabatannya berakhir, serta melibatkannya dalam pemeriksaan perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang memiliki potensi benturan kepentingan.

Tidak hanya menyasar Anwar Usman, sidang MKMK juga membuka tabir gelap mengenai rusaknya kultur internal Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan MKMK Nomor 03/MKMK/L/11/2023, para hakim lainnya dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran etik terkait kebocoran informasi rahasia Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang bersifat tertutup serta adanya pembiaran praktik benturan kepentingan.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Arief Hidayat turut dijatuhi sanksi teguran tertulis karena pernyataannya di ruang publik dinilai merendahkan martabat institusi MK. Puncak dari temuan etik tersebut tertuang dalam Putusan MKMK Nomor 05/MKMK/L/11/2023, di mana seluruh hakim konstitusi secara kolektif dinilai membiarkan praktik pelanggaran etika terjadi tanpa kesungguhan untuk saling mengingatkan akibat terkungkung oleh budaya kerja "ewuh pekewuh" di hadapan pimpinan. (MAR)