Sidang UU Polri Baru di MK: Kuasa Hukum Sebut Kewenangan Polisi Wajib Diimbangi Pengawasan Ketat

JAKARTA, AFU.ID — Penguatan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru dinilai wajib diimbangi dengan instrumen pengawasan kelembagaan yang memadai. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sidang uji formil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas UU Polri di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, pada Selasa (08/09/2026). Kuasa hukum dari pihak terkait advokat Imamuddin, Putri Adina, menegaskan bahwa revisi aturan tersebut merupakan bagian dari satu kebijakan besar sistem peradilan pidana yang saling berkaitan erat.

Dalam persidangan tersebut, Putri menjelaskan bahwa penambahan peran aparat penegak hukum secara konstitusional mengharuskan hadirnya mekanisme akuntabilitas yang jauh lebih ketat. Menurutnya, setiap kewenangan baru yang bersentuhan langsung dengan hak asasi warga negara, seperti upaya paksa dalam proses penyelidikan dan penyidikan, memerlukan pengawasan ekstra. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pengawasan oleh lembaga eksternal seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menjadi langkah krusial yang sudah diakomodasi dalam perundang-undangan. Kebijakan ini juga disebut sejalan dengan salah satu rekomendasi utama dari Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk menjaga proporsionalitas penegakan hukum.

Selain penguatan peran pengawas eksternal, Putri menyebutkan bahwa UU Polri yang baru juga mengatur secara spesifik mengenai pembatasan penugasan anggota kepolisian di luar struktur institusi. Penataan regulasi penugasan tersebut dinilai sangat penting untuk mencegah terjadinya perluasan pengaruh institusi kepolisian secara tidak terkendali ke ranah cabang kekuasaan eksekutif lainnya. Kebijakan pembatasan ini diharapkan mampu menjaga profesionalisme serta netralitas aparat negara agar tetap berfokus pada tugas utamanya dalam memelihara keamanan nasional.

Lebih lanjut, regulasi teranyar tersebut juga mengatur penyesuaian batas usia masa dinas atau usia pensiun bagi para anggota kepolisian di berbagai tingkat jenjang kepangkatan. Aturan pembatasan usia dinas ini diyakini berkaitan langsung dengan upaya percepatan regenerasi kepemimpinan di internal institusi agar berjalan lebih sehat dan dinamis. Langkah ini sekaligus berfungsi sebagai upaya pencegahan strategis terhadap potensi terjadinya konsentrasi kekuasaan pada figur personel tertentu dalam rentang waktu yang terlalu panjang. Keberadaan norma-norma ini diklaim membuktikan bahwa muatan undang-undang a quo tidak semata memperkuat kewenangan Polri semata tanpa mekanisme kontrol.

Sebagai informasi tambahan, proses pengujian formil terhadap beleid UU Polri ini resmi terdaftar di Mahkamah Konstitusi dalam nomor perkara 251/PUU-XXIV/2026 dan 258/PUU-XXIV/2026. Para pemohon dalam perkara ini secara tegas mempersoalkan seluruh rangkaian proses pembentukan produk perundang-undangan yang dinilai cacat prosedur sejak awal perumusannya di parlemen. Mereka secara tajam menyoroti tidak adanya proses harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI serta minimnya keterbukaan dan pelibatan partisipasi publik secara bermakna.

Berdasarkan dalil dugaan kecacatan formil tersebut, para pemohon meminta majelis hakim konstitusi untuk menyatakan UU Nomor 5 Tahun 2026 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mereka mendesak Mahkamah Konstitusi agar segera membatalkan keseluruhan isi undang-undang dan memberlakukan kembali ketentuan dalam UU Polri versi sebelumnya demi tegaknya kepastian hukum. Sidang pemeriksaan perkara tata negara ini dipastikan akan terus berlanjut dengan agenda mendengarkan keterangan resmi dari pihak pemerintah dan DPR selaku pembentuk undang-undang. (RHU)