Bareskrim Polri Desak Pembentukan Basis Data Terpadu Berantas Mafia Lingkungan

JAKARTA, AFU.ID - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menegaskan, kolaborasi antaraparat penegak hukum (APH) merupakan kunci utama untuk menjerat jaringan mafia lingkungan. Ego sektoral dinilai masih menjadi hambatan terbesar dalam menuntaskan kasus perusakan alam di Indonesia.

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Mohammad Irhamni, menyatakan sudah saatnya Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan kementerian terkait meleburkan batasan birokrasi untuk membangun satu sistem basis data terpadu. "Kolaborasi multisektoral ini adalah kunci untuk meruntuhkan jaringan mafia lingkungan yang terstruktur," ujar Irhamni dalam Simposium Nasional Outlook Kejahatan SDA-LH 2026-2030 di Jakarta, Sabtu (18/7/2026).

Irhamni menjelaskan, kejahatan di sektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA-LH) saat ini semakin canggih dan terorganisasi dengan memanfaatkan celah regulasi serta instrumen korporasi. Oleh karena itu, APH dituntut menggunakan metode berbasis intelijen dan memperkuat strategi penindakan.

Ke depan, fokus penegakan hukum akan digeser menggunakan pendekatan follow the money (mengikuti aliran dana). Langkah ini diterapkan guna mengejar korporasi perusak lingkungan dan menyita aset hasil kejahatan, bukan sekadar menghukum pelaku di lapangan.

Selain itu, Polri menekankan pentingnya mengintegrasikan riset akademis dan kesaksian ahli lingkungan ke dalam berkas penyidikan untuk memperkuat pembuktian di persidangan. Menurut Irhamni, praktik pembalakan liar, pertambangan ilegal, pencemaran, hingga perdagangan satwa dilindungi kini telah menjadi kejahatan serius (serious organized crime) yang mengancam kedaulatan negara, ketahanan pangan, dan keamanan energi.

Ia mengingatkan bahwa periode 2026–2030 akan menjadi masa krusial bagi ketahanan ekologi Indonesia. Jika aparat penegak hukum tidak memperketat barisan dan meningkatkan kompetensi tekns mereka dari sekarang, maka kerusakan alam yang terjadi akan bersifat menetap.

"Komitmen hukum yang tegas, transparan, dan berpihak pada keberlanjutan lingkungan adalah satu-satunya warisan yang harus diperjuangkan demi generasi mendatang," tegas Irhamni.

(ANT/MAR)