Paradoks UMKM Perempuan Indonesia: Dominan di Data, Namun Terpinggirkan oleh Akses Modal dan Digital

JAKARTA, AFU.ID — Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Himmatul Aliyah, membongkar realitas pahit di balik angka pertumbuhan UMKM perempuan dalam forum internasional 5th WAIPA Coordinating Committee Meeting di Quezon City, Filipina, Senin 27 April 2026.

Meski menyumbang porsi masif terhadap ekonomi nasional, jutaan perempuan pengusaha disebut masih terjebak dalam ekosistem usaha yang tidak adil.

Data nasional menunjukkan potret yang impresif: perempuan mengelola 64,5 persen UMKM di Indonesia, menyerap hingga 97 persen tenaga kerja perempuan, dan berkontribusi sebesar 61 persen terhadap ekonomi nasional.

Namun, Himmatul menegaskan bahwa di balik statistik yang membanggakan tersebut, terdapat persoalan sistemik yang belum terselesaikan.

Dalam pemaparannya yang disampaikan secara daring, Himmatul menyoroti bahwa dominasi perempuan di sektor mikro sering kali merupakan strategi bertahan hidup (survival mechanism) akibat rendahnya keterserapan perempuan di pasar tenaga kerja formal.

"Ketika ekonomi global tidak adil, perempuan yang pertama terdampak dan paling lambat pulih. Guncangan dalam perdagangan, harga, dan pendapatan publik tidak pernah netral gender," tegas Himmatul di hadapan delegasi parlemen se-ASEAN.

Masalah utama meliputi sulitnya akses kredit perbankan karena kendala agunan, serta kesenjangan literasi digital yang tajam antara laki-laki dan perempuan.

Ketimpangan ini dinilai kian memperlemah daya saing produk perempuan di tengah pesatnya digitalisasi ekonomi global tahun 2026.

Himmatul mengakui bahwa diagnosis terhadap masalah ini sudah jelas. Melalui UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, DPR RI berupaya mendorong program peningkatan kapasitas agar perempuan tidak sekadar menjadi penonton dalam perubahan ekonomi, melainkan subjek yang menikmati pasar secara luas.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Indonesia kini mendorong kolaborasi lintas sektor yang berfokus pada empat pilar, literasi digital, akses kredit, pendampingan kepemimpinan, serta penguatan Care Economy (ekonomi perawatan).

Isu Care Economy menjadi sorotan penting karena beban domestik sering kali menjadi penghambat utama bagi perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam aktivitas produktif.

"DPR RI menegaskan kembali komitmen kami untuk mendorong penganggaran yang responsif gender dan pengawasan belanja negara, guna menutup kesenjangan gender di semua sektor dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja," ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI tersebut.

Pergeseran Paradigma Ekonomi Kawasan

Pernyataan Indonesia di forum regional ini membawa misi besar untuk mengubah cara pandang dunia internasional.

Perempuan tidak lagi diposisikan sebagai objek atau sekadar "penerima manfaat" dari bantuan sosial, melainkan sebagai mesin penggerak ekonomi strategis.

Kebijakan UMKM yang responsif gender kini tidak lagi dipandang sebagai agenda pemberdayaan sosial belaka, melainkan sebuah strategi ekonomi kawasan yang krusial untuk menjaga stabilitas makro di masa depan.

"Indonesia percaya bahwa memungkinkan perempuan untuk sukses dalam ekonomi adalah investasi strategis bagi masa depan negara dan kawasan kita," tutup politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.