Kemnaker Tak Mengubah Dasar Penetapan UMP 2027 Sejak Dua Tahun, Apa Alasannya?

JAKARTA, AFU.ID — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2027 tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025. Dalam aturan tersebut, kenaikan upah minimum dihitung berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu atau alfa. Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan Kemnaker, Dhatun Kuswandari, mengatakan pemerintah masih menggunakan formula tersebut untuk menentukan kenaikan upah minimum tahun depan.

Karena itu, besaran kenaikan UMP 2027 nantinya harus mengikuti ketentuan yang berlaku, bukan ditetapkan berdasarkan usulan persentase semata. “Penetapan upah minimum khusus untuk tahun 2027 tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025,” kata Dhatun di Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Dalam PP Nomor 49 Tahun 2025, nilai alfa ditetapkan dalam rentang 0,5 hingga 0,9. Indeks ini digunakan untuk mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dan menjadi salah satu komponen dalam penghitungan penyesuaian upah minimum. Selain inflasi dan pertumbuhan ekonomi, kebutuhan hidup layak (KHL) juga menjadi pertimbangan dalam menentukan kenaikan upah.

Pemerintah perlu memperhatikan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan hidup sekaligus mempertimbangkan kondisi perekonomian di setiap daerah. “Pekerja/buruh harus memperoleh upah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kondisi ekonomi di masing-masing daerah,” ujar Dhatun.

Ia menjelaskan, KHL tidak dihitung secara langsung dalam formula penyesuaian upah minimum. Namun, pertimbangan mengenai kebutuhan hidup layak tetap tercermin dalam penentuan nilai alfa. Hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023.

“Dalam PP Nomor 49 Tahun 2025, pertimbangan KHL telah tercermin dalam penentuan indeks tertentu pada formula penghitungan upah minimum. Penentuan indeks tersebut juga memperhatikan keseimbangan kepentingan pekerja dan perusahaan serta prinsip proporsionalitas,” jelasnya.

Di tengah mekanisme tersebut, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan kenaikan upah minimum regional (UMR) 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen. Usulan itu didasarkan pada pertimbangan inflasi dan pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah.

KSPI menilai rentang kenaikan tersebut sesuai dengan formula dalam PP Nomor 49 Tahun 2025 yang memperhitungkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Menanggapi usulan tersebut, Dhatun menyatakan Kemnaker menghormati aspirasi serikat pekerja dan buruh. Menurutnya, usulan kenaikan upah merupakan bagian penting dari dialog sosial dalam proses penetapan upah minimum.

Meski demikian, ia menegaskan besaran kenaikan UMP 2027 belum dapat ditentukan hanya berdasarkan usulan tersebut. Penetapannya tetap harus mengikuti peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku. “Besaran kenaikan UMP 2027 nantinya harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mekanisme penetapan yang berlaku,” tutup Dhatun. (EER)