Serikat Buruh Temui Menaker Yassierli, Sampaikan Kekecewaan Aturan Outsourcing hingga Upah Belum Jelas

JAKARTA, AFU.ID — Serikat buruh menyatakan kecewa setelah melihat draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan yang tengah dibahas. Mereka menilai sejumlah usulan penting belum terakomodasi secara memadai dalam draf tersebut. Kekecewaan itu disampaikan setelah pertemuan dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Yassierli menyatakan pemerintah menerima seluruh masukan dan rekomendasi yang disampaikan buruh. Masukan tersebut akan dibahas bersama DPR dalam tahapan pembentukan undang-undang. Pemerintah berharap regulasi baru dapat memperkuat perlindungan pekerja sekaligus menciptakan hubungan industrial yang lebih bermartabat.

Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia menyoroti sejumlah isu yang dinilai belum jelas dalam draf, antara lain outsourcing, pengupahan, pesangon, tenaga kerja asing, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dan pemagangan. Ketentuan pemagangan diminta diperjelas dan dibatasi agar tidak digunakan sebagai pengganti pekerjaan tetap. Buruh juga meminta negara memastikan kepastian status dan perlindungan pekerja dalam setiap bentuk hubungan kerja.

Koalisi buruh masih membuka ruang dialog dan menunggu respons pemerintah serta DPR. Mereka akan melakukan konsolidasi nasional dalam satu hingga dua hari untuk menentukan langkah berikutnya. Jika aspirasi tidak diakomodasi, koalisi tersebut mempertimbangkan aksi besar, sementara waktu pembahasan semakin terbatas menjelang masa reses DPR.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal sebelumnya mengingatkan agar percepatan pembahasan tidak mengorbankan hak pekerja. “RUU Perlindungan Ketenagakerjaan tetap harus disahkan dan harus diupayakan sekeras-kerasnya. Tetapi jangan karena mengejar waktu dua bulan, isi undang-undangnya justru buruk dan merugikan buruh,” kata Said. Pernyataan itu menegaskan bahwa kecepatan legislasi harus berjalan bersama kualitas perlindungan.

Pemerintah dan DPR kini perlu menyandingkan draf yang dibahas dengan rekomendasi buruh sebelum rumusan final disepakati. Pembahasan tersebut akan menentukan arah pengaturan outsourcing, upah, pesangon, PKWT, tenaga kerja asing, dan pemagangan. (RHU)