Profil dan Rekam Jejak M. Maulana Bungaran, Pengacara Prabowo yang Kini Jadi Wamen Imipas

JAKARTA, AFU.ID — Presiden Prabowo Subianto melantik M. Maulana Bungaran menjadi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) pada Kamis (15/10/2026). Penunjukan tersebut menempatkan advokat yang selama ini dikenal di lingkaran hukum dan politik itu ke dalam jajaran Kabinet Merah Putih. Ia mengisi posisi Wamen Imipas yang sebelumnya lowong setelah ditinggalkan Silmy Karim.

Berbeda dengan sejumlah pejabat di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang berasal dari birokrasi atau kalangan aparatur negara, Maulana memiliki latar belakang sebagai pengacara. Namanya cukup dikenal di lingkungan politik nasional karena pernah menjadi bagian dari tim hukum pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.

Dalam dokumen tim pembela yang terdaftar di MK, Maulana tercantum sebagai salah satu anggota tim hukum yang mendampingi pasangan tersebut menghadapi gugatan hasil pemilu presiden. Selain aktif sebagai advokat, Maulana juga memiliki jejak panjang di lingkungan Partai Gerindra. Ia tercatat sebagai Sekretaris Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra dan pernah menjabat Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra. Posisi tersebut menempatkannya sebagai salah satu figur yang terlibat dalam aspek hukum dan penegakan etik internal partai.

Data profil calon legislatif yang pernah dipublikasikan dalam sistem informasi pemilu menunjukkan Maulana lahir di Dumai dan berprofesi sebagai advokat. Ia menempuh pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Lampung dan kemudian melanjutkan pendidikan Magister Hukum di Universitas Indonesia. Latar belakang pendidikan hukum tersebut menjadi fondasi kariernya sebagai praktisi hukum dan pengacara.

Di dunia organisasi profesi dan advokasi, Maulana juga memiliki rekam jejak yang cukup panjang. Ia pernah menjadi Wakil Ketua organisasi Advokat Cinta Tanah Air serta menjabat Ketua Umum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya (LAHIR). Keterlibatan tersebut menunjukkan perannya tidak hanya sebagai litigasi di ruang sidang, tetapi juga dalam pengembangan organisasi advokat dan bantuan hukum.

Karier Maulana semakin mendapat perhatian pada 2025 ketika namanya masuk dalam Panitia Seleksi (Pansel) anggota Komisi Yudisial periode 2025-2030. Ia menjadi satu dari lima anggota pansel yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 41/P Tahun 2025. Dalam tim tersebut, ia bekerja bersama sejumlah tokoh hukum dan akademisi, termasuk Dhahana Putra, Yanto, Basuki Rekso Wibowo, dan Widodo.

Penunjukan sebagai anggota Pansel KY dinilai menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan kariernya. Peran tersebut menunjukkan tingkat kepercayaan pemerintah terhadap kapasitasnya dalam bidang hukum dan kelembagaan negara. Pada saat yang sama, keterlibatannya juga memperluas kiprah Maulana dari dunia advokat ke ranah kebijakan publik dan tata kelola lembaga negara.

Di lingkungan politik, Maulana dikenal sebagai sosok yang dekat dengan struktur Gerindra sekaligus aktif mengawal berbagai agenda hukum partai. Kedekatan itu terlihat dari keterlibatannya dalam tim pembela Prabowo-Gibran maupun posisinya di Majelis Kehormatan partai. Rekam jejak tersebut membuat namanya bukan figur baru di lingkaran pemerintahan Presiden Prabowo.

Rekam Jejak Singkat M. Maulana Bungaran

• Advokat dan praktisi hukum.

• Anggota Tim Pembela Prabowo-Gibran dalam sengketa Pilpres 2024 di MK.

• Sekretaris Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra.

• Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra.

• Ketua Umum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya (LAHIR).

• Anggota Panitia Seleksi Komisi Yudisial 2025-2030.

• Dilantik sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 15 Oktober 2026. (RHU)