Pada tanggal 20 Oktober 2026, sekitar 500 massa diperkirakan akan menggelar aksi demonstrasi di Tugu Tani, Jakarta, untuk menyampaikan berbagai tuntutan terkait kinerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selama dua tahun, termasuk penanganan kebakaran hutan, biaya hidup yang tinggi, dan isu korupsi. Demonstrasi ini diorganisir oleh mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil, yang berdasarkan survei menunjukkan mayoritas responden menganggap pemerintahan tersebut gagal. Tuntutan yang diajukan mencakup penetapan karhutla sebagai bencana nasional, perbaikan kebijakan ekonomi, serta penurunan biaya pendidikan dan layanan publik.
Arsip - Aksi massa demo di Bundaran HI, Jumat (12/6/2026). (AFU.ID/Fadhlan Robbani))
JAKARTA, AFU.ID — Sekitar 500 massa diperkirakan turun dalam aksi demonstrasi di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026). Aksi yang bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu membawa sejumlah tuntutan, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga mahalnya biaya hidup.
Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) Yatalathof Imawan mengatakan, aksi tersebut akan melibatkan mahasiswa dari berbagai kampus bersama koalisi masyarakat sipil. “Sekitar 500 massa diperkirakan hadir dalam aksi di Tugu Tani,” kata Yatalathof, kepada Afu.id, Senin (19/10/2026). Selain di Tugu Tani, aksi juga dijadwalkan berlangsung di kawasan Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat.
Demonstrasi ini menjadi momentum mahasiswa menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran selama dua tahun terakhir. BEM UI bersama sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Komite Sadar (Selamatkan Daulat Rakyat) sebelumnya melakukan survei terhadap 560 responden dari Sumatra hingga Papua. Hasil survei tersebut menunjukkan 78,8 persen responden menilai pemerintahan Prabowo-Gibran beserta kabinetnya gagal.
Sejumlah persoalan yang disorot meliputi deforestasi dan kebakaran hutan, mahalnya kebutuhan pokok, korupsi, pembatasan kebebasan berpendapat, serta biaya pendidikan yang dinilai semakin membebani masyarakat. Sebanyak 83,5 persen responden menyoroti deforestasi dan karhutla. Sementara itu, 71,1 persen menyoroti mahalnya harga kebutuhan pokok dan 70,6 persen menyoroti korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan negara.
Adapun 62,7 persen responden menyoroti pembatasan kebebasan berpendapat, sedangkan 67,4 persen menilai biaya pendidikan menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian. Angka tersebut merupakan hasil survei internal koalisi mahasiswa terhadap 560 responden, bukan survei nasional yang mewakili seluruh penduduk Indonesia.
Dalam aksi 20 Oktober, mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil memproyeksikan sejumlah tuntutan yang akan disampaikan kepada pemerintah. Isu yang dibawa mencakup persoalan lingkungan, ekonomi, kebebasan berpendapat, korupsi, hingga biaya layanan publik. Pada isu lingkungan, massa akan mendesak pemerintah menetapkan karhutla dan banjir sebagai bencana nasional.
Mereka juga menuntut pemerintah menjamin pemulihan kesehatan warga terdampak serta menindak dan mencabut izin perusahaan yang terbukti bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Di sektor ekonomi, tuntutan diarahkan pada perbaikan kebijakan ekonomi dan pemulihan kepercayaan pasar. Persoalan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta pembatasan kebebasan berpendapat juga diproyeksikan menjadi bagian dari tuntutan aksi.
Selain itu, mahasiswa akan menyoroti mahalnya biaya pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Mereka menuntut biaya layanan tersebut diturunkan serta aksesnya diberikan secara merata kepada masyarakat. Yatalathof mengatakan tuntutan tersebut berangkat dari penilaian mahasiswa terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Dua tahun pemerintahan yang gagal untuk apa di evaluasi? Kita bergerak karena sudah tidak ada harapan. Kedaulatan rakyat direbut oleh penguasa dapat dilihat dari segala ironi dan penindasan di berbagai daerah. Jadi kita bergerak atas dasar ingin rakyat berdaulat juga,” ujar Yatalathof. (FAD)
