KPU Bantah Ada Pasal Selundupan di PKPU 19/2023, KPU dan DPR Beda Keterangan

JAKARTA, AFU.ID — Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membantah dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat 3 dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang mengatur syarat pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden. KPU menyatakan norma tersebut sudah tercantum dalam rancangan peraturan sejak tahap pembahasan bersama pemerintah dan DPR pada September 2023. Pernyataan itu disampaikan di tengah penelusuran yang dilakukan anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, terkait asal-usul pasal tersebut. Polemik muncul setelah pasal itu disorot dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.

"Semua dokumen utuh Rancangan PKPU tersebut yang menjadi materi dalam Rapat Konsinyering dan Rapat Dengar Pendapat antar KPU dengan Pembentuk UU pada waktu itu telah diserahkan kepada Pembentuk UU," kata Komisioner KPU RI, Idham Holik, di Jakarta, Jumat (09/10/26). Menurut Idham, norma yang kini dipersoalkan sudah tercantum dalam dokumen rancangan sejak rapat konsinyering pada 19 September 2023. Rapat tersebut digelar sehari sebelum Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI. KPU juga menyatakan dokumen fisik rancangan telah dibagikan kepada pimpinan dan peserta rapat.

Idham menegaskan KPU akan menjelaskan seluruh dokumen tersebut dalam persidangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Menurut dia, keberadaan norma itu dapat dibuktikan melalui dokumen yang disusun saat proses pembahasan berlangsung. Karena itu, KPU menilai tudingan bahwa pasal tersebut muncul belakangan tidak sesuai dengan fakta dokumen yang dimiliki lembaga. KPU memastikan seluruh proses penyusunan peraturan dilakukan melalui mekanisme yang berlaku.

Di sisi lain, Ahmad Doli Kurnia mengaku masih menelusuri dugaan adanya pasal yang disisipkan dalam proses penyusunan PKPU tersebut. Doli yang menjabat Ketua Komisi II DPR RI saat pembahasan berlangsung mengatakan menerima informasi mengenai dugaan penyelundupan pasal. Ia menyebut sedang mengumpulkan dokumen dan data untuk memastikan proses pembahasan yang terjadi pada 2023. Penelusuran dilakukan karena pasal tersebut kini menjadi perhatian publik.

Doli mengatakan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 sempat dibahas DPR dalam dua kesempatan. Pembahasan pertama dilakukan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Pembahasan berikutnya berlangsung setelah putusan MK tersebut terbit. Namun, Doli mengaku tidak menemukan keberadaan Pasal 18 ayat 3 dalam pembahasan yang diingatnya. "Jadi sebetulnya, setahu saya, sepengetahuan saya, memang ayat itu enggak ada," ujar Doli.

Pasal 18 ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023 menjadi sorotan setelah dibahas dalam sidang di Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ketentuan tersebut mengatur bahwa calon yang menempuh pendidikan menengah di luar negeri tidak perlu menunjukkan bukti kelulusan setara SMA apabila memiliki bukti kelulusan dari perguruan tinggi. Polemik muncul karena aturan itu dinilai berkaitan dengan proses verifikasi dokumen pencalonan pada Pilpres 2024. Hingga kini, asal-usul masuknya norma tersebut masih menjadi perdebatan antara pihak yang terlibat dalam pembahasannya. (RHU)