Jurnalis Belum Sejahtera di Tengah Kemajuan Digital, Padahal Bagian Penting dari Pilar Demokrasi

JAKARTA, AFU.ID — Dewan Pers mendorong terciptanya pembagian nilai ekonomi yang adil bagi jurnalis dan perusahaan media atas karya jurnalistik yang beredar di platform digital. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kesejahteraan wartawan sekaligus menjamin keberlanjutan industri pers di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menyampaikan hal tersebut dalam ASEAN Forum on the Protection of Journalistic Works in the Copyright Regime in the Digital Era di Tuban, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (10/10).

Menurut Komaruddin, platform digital membuka peluang besar bagi jurnalis untuk menjangkau masyarakat secara luas dalam waktu singkat. Namun, perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan terhadap fondasi ekonomi industri jurnalistik. “Platform digital telah menciptakan peluang luar biasa bagi jurnalis untuk menjangkau jutaan orang secara instan. Namun, platform yang sama juga telah mendisruptif fondasi ekonomi jurnalisme,” ujarnya.

Ia menjelaskan, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara berita diproduksi dan didistribusikan. Berita, foto, video, laporan investigasi, dan berbagai karya jurnalistik lainnya kini dapat tersebar secara global melalui beragam platform digital. Di sisi lain, platform tersebut memperoleh perhatian pengguna, data, serta pendapatan iklan dalam jumlah besar. Sementara itu, jurnalis dan perusahaan media yang menghasilkan konten belum tentu menerima bagian ekonomi yang sebanding.

“Ekonomi platform sering kali mengambil porsi substansial dari nilai ekonomi yang dihasilkan oleh konten, sementara jurnalis dan organisasi yang menciptakan konten tersebut hanya menerima porsi yang kecil,” kata Komaruddin.

Komaruddin menegaskan, persoalan pembagian nilai ekonomi dari karya jurnalistik bukan hanya menyangkut aspek bisnis, melainkan juga berkaitan dengan etika dan keberlanjutan demokrasi. Menurut dia, jurnalisme merupakan bentuk pelayanan publik sekaligus salah satu pilar demokrasi. Karena itu, jurnalis yang menjalankan tugas mencari dan menyampaikan informasi kepada masyarakat perlu mendapatkan penghargaan yang layak atas hasil kerjanya.

Ia menilai, jurnalis memiliki peran penting dalam mencari dan memverifikasi fakta, menyelidiki kekuasaan, menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat, serta memberikan ruang bagi kelompok yang selama ini kurang terwakili. Peran tersebut membutuhkan dukungan ekosistem ekonomi yang sehat agar perusahaan media mampu mempertahankan kegiatan jurnalistik dan memberikan penghargaan yang layak kepada para pekerjanya.

Komaruddin mengingatkan bahwa jurnalisme tidak boleh dibiarkan berada dalam kondisi ekonomi yang tidak berkelanjutan, terutama ketika karya jurnalistik menjadi bagian penting dari ekosistem informasi digital. Selain persoalan pembagian pendapatan dari platform digital, Komaruddin turut menyoroti perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang semakin pesat.

Teknologi AI kini mampu merangkum, menerjemahkan, merekomendasikan, hingga menghasilkan konten dalam waktu singkat. Namun, berbagai sistem tersebut juga memanfaatkan pengetahuan dan karya intelektual manusia, termasuk karya jurnalistik yang telah dikumpulkan selama puluhan tahun. Menurut Komaruddin, perkembangan tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan terhadap hak dan kepentingan para pencipta konten.

Ia menekankan bahwa inovasi teknologi dan perkembangan jurnalisme harus dapat berjalan berdampingan. Pertumbuhan platform digital tidak seharusnya mengabaikan kontribusi jurnalis dan organisasi media yang menghasilkan informasi berkualitas bagi masyarakat. Karena itu, diperlukan ekosistem digital yang mampu memberikan penghargaan secara adil kepada pihak-pihak yang menghasilkan nilai publik melalui karya jurnalistik.

Komaruddin berharap pembagian nilai ekonomi yang lebih adil dapat mendukung kesejahteraan wartawan, memperkuat keberlanjutan perusahaan media, serta menjaga kualitas jurnalisme di tengah perubahan teknologi. “Pihak yang menciptakan nilai publik harus memperoleh bagian yang adil dari nilai yang dihasilkannya,” tegasnya. (EER)