Duit Rakyat Rp1.000 Triliun: Siapa Main Api di Dapur BPJS?

JAKARTA, AFU.ID - Uangnya bukan receh. Bukan juga uang warisan. Ini duit rakyat—ratusan hingga nyaris seribu triliun rupiah—yang setiap bulan dipotong dari keringat buruh, iuran pegawai, sampai subsidi negara. Di panggung Akbar Faizal Uncensored, angka-angka itu terdengar seperti alarm: nyaring, bikin jantung deg-degan.

Bersama Abdul Gofur—calon Dewas & Direksi BPJS—dan Timboel Siregar dari BPJS Watch, diskusi mengalir panas. Topiknya satu: siapa yang pantas menjaga brankas jumbo itu, dan siapa yang sedang coba-coba menyentuhnya.

Timboel blak-blakan. Ia menyebut potensi fraud di fasilitas kesehatan, intervensi politik, hingga tekanan agar kerja sama dengan rumah sakit tertentu tak diputus meski diduga bermasalah. “Kalau rumah sakit fraud, harusnya diputus. Itu uang negara, uang rakyat,” kira-kira begitu garis besarnya. Ia menyinggung praktik phantom billing—pasien dianggap ada, klaim dibengkakkan—yang jika benar terjadi, jelas bukan sekadar salah administrasi, tapi pengkhianatan.

Di sisi lain, ada cerita lama tentang dana investasi. Di BPJS Ketenagakerjaan, dana kelolaan disebut tembus sekitar Rp900 triliun. Dorongan agar porsi investasi saham dinaikkan sampai 20 persen membuat kening berkerut. Kalau tak hati-hati, ratusan triliun bisa parkir di pasar modal. Salah analisis sedikit saja, unrealized loss bisa jadi bom waktu. Pernah ada direksi yang menolak tekanan pembelian saham—katanya—lalu justru terseret proses hukum panjang sebelum akhirnya dihentikan. Drama? Atau risiko jabatan?

Abdul Gofur mengingatkan, problem utama bukan sekadar teknis investasi atau klaim rumah sakit, melainkan integritas orang-orang di pucuk. “Jangan mau diintervensi siapa pun,” pesannya untuk direksi dan dewas terpilih. BPJS Kesehatan mengelola sekitar Rp200 triliun pembiayaan layanan. Jika goyah, dampaknya bukan ke neraca semata, tapi ke pasien yang tertahan di ruang IGD.

Diskusi juga menyinggung Instruksi Presiden soal optimalisasi jaminan sosial yang dinilai belum maksimal. Dari pekerja informal, ojol, hingga penerima bantuan iuran, masih ada celah data dan pengawasan. Ironisnya, jutaan peserta dinonaktifkan, tapi dibuka ruang reaktivasi. Sistemnya yang bingung atau datanya yang amburadul?

Di ujung acara, satu benang merah ditarik: BPJS bukan ladang partai, bukan etalase kekuasaan. Ia adalah dapur publik. Jika direksi dan dewas tak independen, filter bocor, dan intervensi dibiarkan, maka yang hangus bukan hanya laporan keuangan—melainkan hak berobat jutaan warga.

Di forum ini, pikiran dipertarungkan, bukan orangnya. Tapi satu hal jelas: kalau duit rakyat sebesar itu terus digoda, publik berhak bertanya dengan nada sedikit nakal—siapa sebenarnya yang main api di dapur BPJS? (bs)