Demonstrasi 20 Oktober, Koalisi Mahasiswa Klaim 78,8 Persen Responden Nilai Pemerintah Gagal

JAKARTA, AFU.ID — Koalisi mahasiswa yang tergabung dalam Komite Sadar akan menggelar aksi pada Selasa (20/10/2026) bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Menjelang aksi tersebut, mereka merilis hasil survei terhadap 560 responden dari Sumatra hingga Papua yang menunjukkan 78,8 persen responden menilai pemerintahan saat ini beserta jajarannya telah gagal.

Komite Sadar terdiri dari sejumlah organisasi mahasiswa dari berbagai kampus, antara lain Universitas Indonesia, KM ITB, BEM Universitas Diponegoro, BEM Universitas Negeri Semarang, Sema UGM, BEM Universitas Airlangga, BEM Universitas Brawijaya, BEM Universitas Padjadjaran, dan BEM UPN Veteran Yogyakarta.

Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imawan, mengatakan aksi akan diawali dengan kegiatan simbolik di Tugu Proklamasi sebelum dilanjutkan dengan aksi massa di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Survei tersebut digunakan untuk menghimpun dan memetakan keresahan masyarakat yang akan dibawa dalam aksi. Hasilnya menunjukkan persoalan ekonomi masih menjadi keluhan utama responden, disusul isu lingkungan, korupsi, pendidikan, dan kebebasan sipil.

Sebanyak 71,1 persen responden menyoroti mahalnya harga kebutuhan pokok. Sebanyak 70,6 persen menyoroti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan negara, sementara 67,4 persen menilai biaya pendidikan semakin mahal. Di sisi lain, 62,7 persen responden menyoroti pembatasan kebebasan berpendapat.

Isu lingkungan menjadi temuan dengan persentase tertinggi dalam survei tersebut. Sebanyak 83,5 persen responden menyoroti deforestasi dan kebakaran hutan, sementara 41,6 persen menilai sektor ekonomi dan keuangan menjadi bidang yang paling mendesak untuk dibenahi.

Berdasarkan hasil survei tersebut, Komite Sadar menyusun sejumlah tuntutan yang akan dibawa dalam aksi. Di antaranya meminta pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan serta banjir sebagai bencana nasional, menjamin pemulihan kesehatan warga terdampak, menindak korporasi yang dinilai bertanggung jawab atas krisis lingkungan, memperbaiki tata kelola ekonomi, memberantas praktik korupsi, serta menurunkan biaya pendidikan dan layanan publik.

Menurut penyelenggara, aksi tersebut dimaksudkan sebagai evaluasi publik atas dua tahun jalannya pemerintahan sekaligus menyampaikan tuntutan yang disebut berasal dari keresahan masyarakat di berbagai daerah. (RHU)