WALHI: Habitat Orangutan Tapanuli Tak Bisa Diganti dengan Kompensasi Tambang

JAKARTA, AFU.ID — Menjelang COP17 Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) di Armenia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mempertanyakan skema biodiversity offset yang dijalankan PT Agincourt Resources (PTAR) di kawasan Batang Toru, Sumatera Utara. WALHI menilai perlindungan kawasan lain tidak dapat menggantikan potensi hilangnya habitat Orangutan Tapanuli, spesies orangutan paling langka di dunia yang berstatus kritis.

Koordinator Pengkampanye WALHI Nasional, Uli Arta Siagian, menilai skema offset berisiko menjadi legitimasi atas kerusakan habitat yang seharusnya dapat dicegah. Menurutnya, hilangnya habitat satwa langka tidak bisa dibenarkan hanya dengan membeli atau menyewa lahan di lokasi lain sebagai kompensasi.

Batang Toru saat ini menjadi habitat sekitar 719 individu Orangutan Tapanuli yang tersebar di tiga blok hutan. Kawasan tersebut juga menjadi habitat siamang, simpai, harimau Sumatera, dan trenggiling, serta mencakup hulu lima daerah aliran sungai (DAS) penting di Sumatera Utara.

Berdasarkan data WALHI Sumatera Utara, konsesi PTAR seluas 130.252 hektare berada di kawasan yang memiliki nilai penting bagi keanekaragaman hayati. Organisasi itu menyoroti rencana pembangunan tailings management facility (TMF), perluasan pit Tor Ulu Ala, serta pembangunan jalan akses yang dinilai berpotensi menambah tekanan terhadap habitat Orangutan Tapanuli.

Selain dampak ekologis, WALHI juga menyoroti proses pengadaan lahan untuk program offset. Organisasi tersebut menyebut sekitar 149 hektare tanah ulayat milik 52 kepala keluarga di Padang Mandailing Garugur telah dibeli, sementara sekitar 200 hektare lahan di Somba Debata Purba disewa untuk kebutuhan program yang sama. WALHI menilai proses tersebut perlu diawasi karena menyangkut hak masyarakat adat dan transparansi informasi.

Di sisi lain, PTAR menyatakan program biodiversity offset merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk mencapai net positive impactterhadap keanekaragaman hayati di Batang Toru. Perusahaan sebelumnya mengumumkan pengembangan kawasan biodiversity refugiasekitar 2.000 hektare di dalam wilayah kontrak karya dan proyek biodiversity offset sekitar 3.700 hektare di luar area operasi tambang.

Perdebatan mengenai efektivitas biodiversity offset kini menjadi salah satu isu yang mengemuka menjelang COP17. PTAR menyebut pendekatan itu sebagai bagian dari strategi konservasi jangka panjang, sementara WALHI menilai habitat alami spesies yang sangat terancam tidak dapat digantikan melalui perlindungan kawasan lain di luar lokasi yang terdampak. (RHU)